Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Proyek pembangunan Tribun Lapangan Lakarada yang tidak diselesaikan sesuai jadwal hingga menelan Rp 3,8 miliar, dari yang dianggarkan sebesar Rp 4,8 miliar bersumber dari APBD Tahun 2016, menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Sejak awal pembangunannya, proyek ini telah menuai protes dari sejumlah LSM. Bahkan dalam proses pencairan anggaran dari tahap II ke tahap III tidak sampai sebulan, sementara progres pekerjaan tribun tidak sesuai dengan data yang akurat.
Pencairan tahap III itu diketahui ditandatangani sehari sebelum terjadi mutasi sejumlah kepala dinas yakni pada 30 Desember 2016, sementara pelantikan sejumlah kadis dilakukan pada 31 Desember 2016.
Kepala Dinas Pendidikan Busel La Safilin mengakui adanya temuan tersebut, kepada media ini dijelaskan bahwa salah satu temuan hasil pemeriksaan awal BPK di Dinas Pendidikan Busel untuk pelaporan penggunaan anggaran keuangan daerah di tahun 2016 adalah proyek pembangunan Tribun Lakarada.
“Memang salah satu temuan BPK di Dinas Pendidikan termasuk proyek tribun itu, tentu sebagai kepala dinas yang baru tidak terlepas dari tanggungjawab didalam masalah itu,” ucap mantan Kadis BKDD Busel ini, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Sejauh ini, dibawah kepempimnannya, langkah yang diambil terkait persoalan tersebut sudah dilakukan dengan beberapa kali bersurat ke PPK yang lama yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Maderuddin (mantan Kadis Pendidikan), kontraktor, konsultan perencanaan, termasuk pengawas untuk menyelesaikan persoalan tribun itu.
“Sebagai kepala dinas yang baru, saya punya tanggungjawab dengan instansi ini, sudah melakukan rapat dengan pihak-pihak itu, karena jangan sampai saya dibilang tidak proaktif atas persoalan itu. Jawaban kami juga sudah dikirim ke BPK, artinya ketika ada yang kurang kami siap memberikan data kepada BPKT,” tuturnya.
Menurutnya, persoalan proyek tribun itu adalah tanggung jawab penuh Kadis Pendidikan Busel yang lama (Maderudin). Kata Safilin, saat menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan, ia tidak mengetahui banyak persoalan ini, karena dilakukan dizaman kadis lama, namun selaku kadis baru ia harus tetap menindaklanjuti temuan BPK.
“Jika BPK meminta data, kami proaktif memberikan, itu tanggungjawab saya,” pungkasnya.(*)