Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Keinginan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam mengelola keuangan agar transparan dan akuntabel atau menerapkan sistem e-Goverment yang berbasis digital, resmi terwujud dengan ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemkab Busel dan BNI Cabang 46 Baubau.
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat mengatakan, program itu akan selaras dengan program sapu bersih pungutan liar (saber pungli) seperti nawacita presiden RI Jokowi. Dengan pengelolaan keuangan Pemkab Busel berbasis digital, maka realisasi anggaran, pemasukan PAD dan pajak serta lainnya dapat dimonitor kapan saja.
“Jadi seluruh hak para PNS ini tidak ada yang tercecer, dan juga kita akan dapat monitor secara akuntabel setiap realisasi anggaran menggunakan sistem perbankan. Sistem pengelolaan perbankan ini sangat detail, tidak bisa di sembunyikan. Saya kira ini model transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ucap Agus saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, salah satu program itu diharuskan seluruh ASN di Busel wajib membuka rekening tabungan di BNI sebagai nasabah. BNI akan langsung mentranfer gaji para ASN ke buku tabungan PNS, sehingga pengelolaan keuangan lebih detail.
Bukan hanya fasilitas itu, tetapi BNI juga akan memberikan kemudahan-kemudahan lain dalam memonitor keuangan daerah. Disisi lain kerjasama itu, Pemkab Busel akan mendapatkan kontribusi dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social kemasyarakatan.
“Dengan seperti itu juga saya bisa meminta kontribusi yang sama dari pihak perbankan dalam bentuk CSR,” tuturnya.
Menurut Agus, jika program ini berjalan maka seluruh pengelolaan keuangan akan transparan. Bukan hanya dana yang masuk dalam bentuk APBD saja, namun anggaran yang uang bunga bank dari endapan APBD juga akan diketahui melalui sistem yang disiapkan.
“Jadi kalau ada bunga simpanan itu bisa dibaca oleh publik, karena biasa ada bunga dari hasil keuangan daerah namun itu jarang diketahui. Biasanya disimpan, kalau sudah ada bunga bank itu uangnya dimakan sendiri. Karena yang ditau oleh negara hanya uang yang diberikan langsung dari rekening keuangan pemerintah pusat. Kalau dia bertambah itu kita akan laporkan secara terbuka, berapa bunga itu akan diketahui publik. Jadi tidak ada lagi bendahara, kepala keuangan atau Bupati yang berani mengambil bunga bank itu. Ini juga serasi dengan Busel Beradat,” beber Agus.
Ditempat berbeda, Kepala Cabang BNI Rayon 46 Baubau Jusran Buraera mengatakan, program BNI akan memberikan solusi kepada pemerintah melalui program “BNI Solusi Pemda”, yang akan terus dilakukan hingga ke pelososk Busel.
Bahkan BNI juga memberikan kemudahan bagi para PNS di Busel yang akan melakukan kredit atau dalam bentuk lain.
“Karena kita sudah mengelola verolnya, termasuk gaji pegawainya, maka seluruh pegawai kita akan tawarkan kredit konsumen yang paling baik dibanding yang lainnya. Bunganya bersaing, jangka waktunya lebih panjang. Jadi kalau mau anggunan membangun rumah itu harus dengan jaminan rumah. Tapi tanpa anggunanpun Rp 300 juta sampai Rp 500 juta itu bisa kalau kita kerjasama lagi sampai Rp 500 juta sampai Rp 800 juta. Ini sangat membatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan,” tuturnya.
Ditambahkan, BNI juga akan memberdayakan masyarakat Busel melalui program ekonomi produktif UMKM. Bahkan para pelaku ekonomi produktif akan didirikan rumah kreatif oleh BNI yang diberi nama rumah kreatif BUMN.
“Jadi itu akan memajang semua produk hasil UMKM itu, kami akan buatkan sotles etalase hasil produksi. Dan tidak sampai disitu, yang paling penting adalah strategi penjualannya mealui market plan yakni pengelolaan penjualan secara E-Komers. Kita akan masuk ke akses-akses penjualan BNI misalnya. Seperti Banyuwangi yang menggunakan Banyuwangi.com,” tukasnya.(*)
