Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buton Selatan mendapat kritikan tajam dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Busel saat memberikan ulasan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD)
Kepada Bidang Perikanan Tangkap DKP Nafiruddin menilai, arah RPJMD Buton Selatan lima tahun kedepan yang disusun oleh Bappeda tidak menyentuh pembangunan industri di sektor perikanan dan kelautan.Kondisi itu membingunkan karena jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat Buton Selatan sebagaian besar merupakan nelayan
“Kita tahu bersama penduduk Buton Selatan adalah nelayan, hanya terus terang jika saya melihat perencanaan ini (RPJMD_red) tidak ada setuhan sedikit pun tentang perikanan dan kelautan, lah bagaimana kita bisa membangun industri pengolahan perikanan jika tidak arah kebijakannya,”tegasnya dalam forum Musrembang RPJMD di Gedung Lamaindo, beberapa waktu lalu
Menurutnya cara pandang Bappeda dalam menyusun RPJMD lima tahun kedepan mesti diklarifikasi karena tidak memuat isu strategis disisi kelautan dan perikanan. Soal tema pembangunan Kabupaten Busel tahun 2018-2022, Buton Selatan membangun di tahun 2018, Busel melayani di tahun 2019, di tahun 2020 produktif, ditahun 2021 berdaya saing dan di tahun 2022 Busel tangguh, urutan perencanaan ini sangat disepakati,
tetapi jika melihat salah satu item program ditahun 2020 tertulis
pengembangan produk olahan pertanian, perkebunan dan perikana dan
peternakan.
Kata Nafiruddin, bagaiman kita mengembangkan produk semua
itu kalau ditahun-tahun awalnya tidak menyebutkan pembangunan disisi
industrinya
“Di tahun 2020 disini tertulis ada pengembangan industri pengelolahan,pertanian perikananan, tetapi bagaimana kita mengembangankan kalau kita belum membangun, kita mau kembangkan apa, bagaimana kita membesarkan bayi kita kalau belum kita ciptakan. bagaimana kalau kita mempercantik kalau belum ada wajahnya, ini sama saja menurut saya di sektor perikanan dan kelauatan itu kita abaikan,” tuturnya
Menurutnya potensi perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor unggulan di Buton Selatan. Potensi ini mesti didukung sepenuhnya,karena jelas, sebagian besar masyarakat Buton Selatan menggantungkan hidupnya disktor perikanan maka pemerintah mesti mempersiapkan lebih dini infrastruktur pendukungnya.
“Nelayan hari ini mau politis ataupun ekonomi, nelayan kita adalah gadis yang cantik dan semua orang bisa memolesnya dan kalau kita tidak memulainya dari awal, saya rasa kita tidak akan bisa bersaing dengan orang lain,” ucapnya
Disisi lain, banyaknya kasus pengeboman di perairan Buton Selatan, DKP juga tidak direncanakan melakukan kebijakan langkah-langkah pengawasan dan penangkapan hanya memonitoring
“Dinas Kelautan dan Perikanan itu hanya bisa melihat tetapi tidak bisa melakukan langkah-langkah untuk pengawasan, jadi mungkin lewat kesempatan ini coba lah berikan kami langkah kebijakan agar kami bisa melakukan perencanaan walaupun bukan kami yang melakukan pengawasan. Jujur saja beberapa minggu yang lalu di demo oleh masyarakat dianggap DKP Busel cuman melihat-lihat saja dan tidak melakukan aksi penangkapan terhadap, namun memang itu bukan urusan kami,” ucapnya
Ditambahkannya, ia mengimbau pemangku kebijakan untuk memporsikan perencanaan di sektor kelautan dan perikanan dengan membangun infrastruktur pendukung dalam pengelohan serta teknologi serta disisi pengawasan terpadu (*)
