Peliput : Amirul
BATAUGA, BP-Musrembang tingkat Kabupaten Buton Selatan telah usai digelar, tema dalam pembahasan Musrembang itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni pada tahun 2019 mendatang Buton Selatan sudah siap melayani dalam konteks infrastruktur diseluruh sektor
Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Buton Selatan Dr Sunaryo Mulyo MT melalui Sekertaris Bappeda La Ode Muhammad Sufi Hisanuddin. Fokus pembahasannya, bagaimana tata kelola pemerintahan ditahun 2019 sudah masuk tahap melayani. Maka ditahun 2018 seperti pembangunan infrastrukutur dasar pendukung pelayanan publik digenjot, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan
“Pemkab Busel fokus pada pembangunan jalan ditahun 2018 ini, hampir setengah belanja langsung sebesar Rp 70 miliar diarahkan ke pembangunan jalan,” kata saat ditemui di ruangannya belum lama ini
Dikatakannya, dalam RPJMD tertuang fokus atau tema pembangunan Busel tahun dalam jangka lima tahun dimasa kepemimpinan Bupati dan Wabup Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani. Tahun 2018 Busel membangun, 2019 Busel melayani, 2020 Busel produktif, 2021 berdaya saing dan ditahun 2022 Busel tangguh
Ditahun 2019, arah kebijakan pembangunan Busel terkait kebijakan pengelolaan lingkungan akan dilakukan dengan beberapa upaya yaitu perlindungan hutan dan kawasan lindung, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan, perluasan ruang publik yang berkualitas.
“Kemudian kebijakan pembangunan dibidang pendidikan yang dilakukan pada tahun ini adalah peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal. Kebijakan pembangunan dibidang kesehatan juga terus ditingkatkan dengan beberapa upaya yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan akses layanan puskesmas dan rumah sakit yang terjangkau, peningkatan kualitas dan pemerataan jumlah tenaga medis dan paramedis, dan Perluasan akses jaminan kesehatan kesehatan masyarakat,” tuturnya
Selajutnya arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang didorong untuk mendukung tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui beberapa upaya seperti Pengembangan dan penerapan SOP, serta peningkatan pelayanan publik berbasis kewilayahan, peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada publik, peningkatan kualitas manajemen, penataan kelembagaan dan pengembangan SDM aparatur, peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja serta pengelolaan aset daerah.
“Pada bidang ekonomi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator dan pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan pengawasan perdagangan dan iklim usaha perdagangan, peningkatan efektifitas bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, pengembangkan obyek daya tarik wisata (odtw),” ulasnya
Semua itu agar tercipta tata kelola pemerintahan yang efektive dan efisien dengan adanya perkembangan teknologi maka perlu dilakukan upaya pengembangan dan engelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Kata Sufi Hisanuddin, dalam pembahasan Musrembang tingkat Kabupaten Busel, Bappeda mengundang beberapa narasumber yakni Dr Hedriawan MSI Kasubdi Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr Zainal Muqtakim Kabag Monev, Sekjen Kementerian KKP dan Masisutopo pakar Cagar Budaya
“Diundangnya Marsisutopo karena latar belakang dan sejarah Busel diwarnai dengan berbagai potensi kekayaan kebudayaan yang lahir disini, misalnya sejarah awal mulanya masuknya islam di Jazirah Buton, sejarah La Maindo yang merupakan bapak dari kaum Walaka serta aset-aset situs besar lainnya, maka penting kami mengundang beliau,” jelasnya
Ditambahkannya, yang terpenting dalam Musrembang itu adalah bagaimana sinkronisasi arah kebijakan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dimana Busel dari pembangunan infrastruktur dasar diawal tahun kepemimpinan Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani hingga tahun 2022 dengan harapan arah kebijakan pembangunan telah menjadi Busel sebagai pemerintahan yang tangguh disegala sektor
“Busel tangguh diarah kebijakan pada peningkatan pendapatan daerah, pengembangan jiwa wirausaha dan perluasan akses permodalan serta kredit lunak untuk usaha masyarakat. Peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan industri berbasis kawasan, peningkatan kompetensi keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja. Pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan partisipasi pengembangan seni dan budaya, peningkatan kualitas kebutuhan beragama masyarakat,’ tutupnya (*)