Ketua DPRD Buton Ragukan Netralitas Panwaslu

Peliput: Zaman Adha

BAUBAU, BP – Ketua DPRD Buton La Ode Rafiun meragukan netralitas Panwaslu dalam pertarungan politik di Kabupaten Buton. Pasalnya, KPUD dan Panwaslu Kabupaten Buton kini saling beradu. Padahal, kedua lembaga ini sudah memiliki tupoksi masing-masing.
“Selain netralitas KPUD, juga harus dibarengi dengan netralitas Panwaslu. Saya melihat, netralitasnya ini seperti apa, mungkin Panwaslu salah memahami aturan, namun yang jelas yang ada hari ini Panwaslu dan KPUD sudah saling melapor,” katanya saat ditemui di Rujab Bupati beberapa waktu lalu.
Mengenai polemik antara KPUD dan Panwaslu Kabupaten Buton, Rafiun enggan berkomentar lebih jauh lagi. Namun yang ditekankan professionalitas dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Itu sudah ranah mereka masing-masing, kalaupun ada temuan yang mengatakan KPUD menyalahi aturan dalam proses penetapan kebijakannya, Panwaslu harus memonitor, kan sudah ada tupoksinya masing-masing,” paparnya.
Pihaknya juga turut memantau mengenai netralitas PNS untuk tidak terjun langsung dalam politik praktis. Namun sejauh ini pihkanya belum menemukan adanya PNS yang terlibat langsung dalam kegiatan politik jelang Pemilukada Kabupaten Buton.
“DPRD jua turut memantau netralitas PNS, kami mendukung kebijakan yang telah dituangkan pemerintah mengenai netralitas PNS, dan himbaunan dari Bupati maupun Sekda, bahwa PNS tidak bisa melakukan kegiatan kampanye, PNS lingkup Kabupten Buton harus memfungsikan diri dalam konteks yang netral,” tutupnya.(*)

Pin It on Pinterest