Pangdam VII/Wirabuana Tekankan Netralitas Bagi Anggotanya

– Sanksi Pemecatan Hingga Penjara

Peliput: Zaman Adha

BAUBAU, BP – Jelang Pilkada serentak 2017, Panglima Daerah Militer (Pangdam) VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti menegaskan seluruh anggota TNI harus netral dan bebas dari unsur politik. Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja di Kota Baubau, Kamis (20/10).

Netralitas merupakan instruksi Presiden, Panglima TNI, Kasad, maupun Pangdam diseluruh bagi seluruh anggota TNI. Pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada anggota TNI yang ketahuan terlibat dalam politik praktis.

“Presiden meyampaikan agar seluruh anggota TNI netral, dan kami tidak main-main dengan hal ini. Prajurit yang tidak netral akan diproses, bahkan tidak menuggu kedapatan dulu, kita akan identifikasi dulu, ada parjurit yang diduga tidak netral, akan langusng ditangkap. Jadi sangat keras dari sanksi pemecatan hingga penjara,” katanya.

Tidak hanya anggota TNI saja, netralitas juga ditekankan kepada anggota keluarga TNI baik itu istri dan anaknya. Anggota TNI dan keluarganya dilarang menerima pemberian apapun yang terkait dengan politik.

“Kalau ada yang memberi sesuatu, tanya dulu apakah ini sumbangan atau hadiah, kalau memang demikian maka boleh diterima. Tapi kalau itu pemberian yang sifatnya untuk mendukung salah satu calon dalam Pilkada, maka katakan TNI netral dan tidak menerima pemberian tersebut,” tegasnya.

Dalam setiap kunjungan kerjanya dibeberapa daerah, Agus selalu menyambagi Polres disuatu daerah, untuk menekankan netralitas dalam Pilkada. Disamping itu, untuk membangun silaturahmi, agar TNI dan Polri selalu kompak dalam menjalankan tugas, dan bebas dari gesekan antara sesama aparat. (*)

Pin It on Pinterest