KPU Buteng Tengah Merancang Batasan Dana Kampanye Paslon

Peliput: La Ode Adrian

LABUNGKARI, BP – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Buton Tengah saat ini tengah merancang batasan dana kampanye yang dapat digunakan para Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan yang akan bertarung dalam Pilkada 2017, dimana pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada Kabupaten Buton Tengah (Buteng) akan dimulai pada 28 Oktober 2016 beberapa hari kedepan.

Komisioner KPUD Buteng La Ode Nuriadin menjelaskan, pihak KPUD Buteng juga sementara menyusun beberapa aturan teknis terkait kampanye yang akan digelar para Paslon, dan dalam waktu KPUD Buteng akan memanggil kembali tim para Paslon untuk membahas hal yang dianggap perlu dalam kampanye.

“Kami di internal KPU tengah menyelesaikan aturan teknis tentang kampaye tersebut, termasuk di dalamnya batasan anggaran. Dalam waktu dekat kami akan mengundang kembali tim Pasangan Calon untuk membahas hal-hal yang terkait dengan teknis kampanye, termasuk dengan pembatasan anggaran kampanye,” jelasnya.

Dilanjutkan, KPUD Buteng merancang batasan dana yang dapat digunakan para Paslon pada masa kampanye, yang kemudian akan didiskusikan bersama tim para paslon. Dan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Buteng yang telah ditetapkan oleh KPUD Buteng, sudah menyerahkan rekening dana kampanye masing-masing Paslon sejak beberapa hari lalu.

“KPU Buteng masih membuat prakiraan batasan dana kampanye yang boleh digunakan pasangan Cabup-Cawabup dan masih akan mendiskusikannya dengan tim kampanye semua pasangan alon. Kedua pasangan calon yang kami tetapkan sudah menyerahkan rekening dana kampanye pada saat setelah penetapan calon tanggal 24 Oktober. Dan kami menghimbau dan sifatnya wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat satu hari sebelum masa kampanye berlangsung,” pungkas Nuriadin.

Tambahnya, masa kampanye akan dilakukan mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, dan pemungutan suara atas para Paslon dilakukan pada 15 Februari 2017.

Dan pembatasan dana kampanye dalam Pilkada diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada. Dimana dalam Pasal 12 PKPU menyatakan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis dan logistik, serta manajemen kampanye atau konsultan.

“Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik atau petugas yang ditunjuk pasangan calon untuk mendapatkan masukan,” tandasnya.

Pin It on Pinterest