Berantas Pungli Jadi Program Nasional, Bagaimana di Daerah?

Pungutan liar (Pungli) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Pungli merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Kini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sikapnya untuk memberantas tindakan pungli yang ada di Indonesia, bahkan Pemerintah Jokowi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang bertujuan untuk membarantas pungli yang terjadi di negara ini hingga daerah kecil.

Banyak harapan agar satgas ini benar-benar bisa bekerja maksimal menghapus pungli. Payung hukum Satgas Saber Pungli sudah ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu melalui Perpres No 87 Tahun 2016.

Kita semua tahu, fenomena pungli sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Praktik pungli sangat mudah kita temui di hampir seluruh lembaga pelayanan publik mulai tingkat bawah hingga pusat.

Namun diluar daripada program presiden untuk memberantas pungli di Indonesia, bagaimana dengan daerah-daerah kecil, kita persempit pada wilayah Sulawesi Tenggara khususnya dalam lingkup Kepulauan Buton.

Bicara masalah pungli, beberapa waktu lalu media lokal Baubau sempat menyuarakan dugaan pungli yang terjadi di Jembatan Batu Kota Baubau. Namun usut punya usut, ternayata tindak pungli tersebut tidak dibenarkan dengan dalil bahwa pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada salah satu koperasi adalah tabungan milik masyarakat.

Selanjutnya, muncul pemberitaan yang menduga bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di salah satu Kabupaten dalam lingkup Kepulauan Buton melakukan pungli, namun ditepis bahwa dugaan tersebut tidak benar, dengan jawaban biaya yang dibayarkan oleh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tersebut adalah biaya transportasi, mengingat pengurusan dokumen yang dilakukan masih harus dilimpahkan ke daerah lain yang memerlukan ongkos.

Dalam hal ini, dugaan dan desas desus pungli yang dilakukan pihak-pihak tertentu tentu harus diberantas hingga kedaerah-daerah terpencil apapun caranya, dikarenakan jelas hal tersebut sangat merugikan masyarakat terutama yang berada di kalangan bawah, dan secara garis besar mengganggu roda pemerintahan nasional dan daerah.(*)

Pin It on Pinterest