Usai Direvisi, Tamatan SMP Bisa Calon Kades di Butur

Peliput : Darson
BURANGA– Bagi masyarakat Buton Utara (Butur) yang hanya berijasah SMP sudah bisa bertarung di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepastian itu, setelah pihak DPRD setempat menggelar rapat paripurna revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kamis (27/10) di Aula Gedung sekretariat dewan.
Sebelumnya, DPRD Butur melalui hak inisiatif mengesahkan Perda nomor 3 tahun 2015 tersebut. Dimana, dalam salah satu poin dikatakan syarat calon Kades harus mengantongi ijasah SMA atau sederajat. Padahal dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bagi masyarakat untuk mencalonkan diri cukup mengantongi ijasah SMP.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Butur Muh Rukman Basri Zakariah, wakil ketua I Sujono dan wakil ketua II Abdul Salam Sahadia, diikuti juga Bupati Buton Utara Abu Hasan dan Wakil Bupati Ramadio, serta para pejabat jajaran lingkup Pemda Butur.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Butur Al Munatzir mengatakan dasar dilakukannya revisi atau perubahan Perda tersebut calon kades memenuhi persyaratan antara lain yaitu berpendidikan paling rendah tamatan SMA atau sederajat. Hal itu bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana syarat calon Kades berpendidikan tamatan SMP atau sederajat. “Dengan demikian sesuai asas perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya,” katanya.
Sehingga, Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemdes dan BPD pada pasal 13 huruf D tentang syarat dan ketentuan desa diubah menjadi syarat dan ketentuan calon kades paling rendah tamatan SMP.
Setelah dilakukannya paripurna perubahan ini selanjutnya pihak Baleg dan Pemda Butur bakal melakukan evaluasi di Biro Hukum Provinsi Sultra, kemudian akan kembali ditetapkan dan dimuat dalam lembar daerah.
Sementara itu, Bupati Butur Abu Hasan Abu Hasan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sudah seyogyahnya pelaksanaan pilkades memang harus ditahun 2016. Pemerintah bersama dewan telah merencanakan pelaksanaan pilkades tahap awal pada semester pertama dan itu sudah dianggarkan. “Namun dalam perjalanannya belum kita kita laksanakan karena masih ada regulasi yang perlu kita perbaiki, yakni syarat pendidikan terkait syarat pendidikan dari calon kepala desa bahwa batas minimal sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 harus tamatan SMP, sementara dalam regulasi yang sebelumnya diusulkan lebih dulu adalah tamatan SMA,”ungkapnya.
Olehnya itu, sambung Abu Hasan dengan telah ditetapkannya revisi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) ini, maka idealnya untuk pelasanaan pilkades ini sudah akan dapat terlaksana. “Tapi ini tidak serta merta bisa kita laksanakan dalam waktu singkat, karena kemudian pemilihan kepala desa itu juga punya tahapan-tahapan secara gradual yang tidak bisa kita langkahi,” pungkas dia.
Pada tahapan persiapan ini, jelas Abu Hasan ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan juga tidak bisa dilewati, ada tahapan pencalonan, ada tahapan pemungutan suara, ada tahapan penetapan dan terakhir tahapan pelantikan.”Tahapan-tahapan inilah yang akan kita kaji, apakah memungkinkan untuk dilaksanakan ditahun ini atau nanti ditahun 2017,” imbuhnya.(***)

Pin It on Pinterest