Pembentukan 9 SKPD Baru Di Buteng Menunggu Hasil Evaluasi Provinsi

Peliput: Anton

LABUNGKARI, BP – Pembentukan 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berupa Badan maupun Dinas dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) saat ini tinggal menunggu hasil ketetapan dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Buton Tengah Sabaruddin Nur SSTP ketika dikonfirmasi oleh Baubau Pos mengungkapkan bahwa peraturan daerah (Perda) yang menyangkut pembentukan SKPD baru telah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buteng.

“Perdanya ini kan sudah selesai di DPRD, rencana dalam waktu dekat tinggal mau evaluasi di provinsi, di biro pom dan biro organisasi, jadi pulang dari situ setelah ditetapkan nomor register maka nanti ditetapkan jadi Perda,” ungkapnya.

Terkait dengan jumlah SKPD atau dinas yang ada di Buteng saat ini, Sabaruddin Nur mengatakan berdasarkan validasi yang sudah tiga kali dilakukan seharusnya Buteng memiliki 28 SKPD, namun karena untuk efisiensi maka jumlah tersebut kemudian dirampingkan menjadi 22 SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.

Selanjutnya pada Perda baru yang sementara digodok, Buteng harus memiliki 31 SKPD, untuk itulah dalam waktu kedepan Buteng akan menambah 9 SKPD baru.

“Kita ini sudah 3 kali validasi, jadi kalau menurut validasi itu sebenarnya kita ini ada 28 dinas, tapi karena kita mengingat untuk efisiensi, sehingga yang serumpun itu digabung dan tinggal 22 dinas hasil perampingan yang sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016. Jadi untuk perda yang sekarang ini ada 30 SKPD yang akan dibentuk, tambah 1 dengan Badan Penanggulangan Bencana jadi 31 dinas semua, sekarang yang ada kan 22, jadi nanti tinggal ditambah 9 dinas,” katanya.

Seperti penjelasan Sabaruddin Nur, SKPD baru yang akan dibentuk diantaranya Dinas Kominfo, Statistik, Persandian, Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pengendalian KB, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Kalau dinas perhubungan itu nanti dia mekar jadi 3, diperhubungan itu ada Dinas Kominfo, Statistik, Persandian, Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pangan, Dinas Nakertrans, Koperasi dia berpisah dengan Disperindag, Capil jadi tiga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian KB, sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” tutupnya.(#)

Pin It on Pinterest