SP Kasat Pol PP Dinilai Tidak Manusiawi

– Terkait Penggusuran Pedagang Wantiro

Peliput: La Ode Adrian Editor : Hasrin Ilmi

BAUBAU, BP – Surat Peringatan (SP) I dan Surat Peringatan II yang dikeluarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Baubau yang ditujukan kepada para pedagang di Wantiro Bukit Kolema, dianggap tidak berdasar dan tidak manusiawi, jika Sat Pol PP ingin memberhentikan aktivitas pedagang.

Anggota DPRD Kota Baubau H Suddin M SH mengatakan, jika tindakan Sat Pol PP benar dilakukan dengan memberhentikan pedagang di Wantiro, maka hal itu akan sangat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah.

“Saya sebenarnya khawatir dengan SP I dan SP II ini, karena pada dasarnya dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, jika hal itu dilakukan tentu masyarakat kita jadi sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, karena tindakan ini secara tidak langsung yang tadinya masyarakat sudah punya pendapatan justru malah menghilangkan pendapatan mereka,” jelas Suddin.

Dijelaskan, SP yang dikeluarkan Sat Pol PP Untuk para pedagang sama sekali tidak diketahui oleh pihak DPRD Kota Baubau dan tidak ada pemberitahuan resmi tentang peringatan tersebut dari pihak pemerintah kepada pihak dewan.

“SP ini saya tahu dari masyarakat, secara garis besar dewan belum tahu, beberapa teman termasuk wakil ketua DPR itu saya sampaikan, apakah ada surat seperti ini yang dilayangkan ke kantor dalam bentuk pemberitahuan atau lainnya, ternyata jawabannya tidak, dia terkejut juga,” paparnya.

Dikatakan, pihak pemerintah memang memiliki hak untuk melakukan tindakan atau penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Sat Pol PP, namun DPRD juga memiliki hak untuk melihat dampak yang dapat ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah terhadap masyarakat.

“Bisa saja pemerintah melakukan hal-hal dalam bentuk penegakan seperti ini, karena itu adalah domain pemerintah. Tapi domain kami sebagai dewan adalah bagaimana melihat ini, sejauh mana urgensi surat tersebut, apakah memperbaiki kondisi yang buruk jadi bagus atau sebaliknya, tapi seperti inikan justru meresahkan masyarakat,” tukasnya.

Tambahnya, Sat Pol PP diharapkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu polemik berkepanjangan, sambil menunggu rapat koordinasi antar pihak DPRD Kota Baubau dan Pemerintah Kota Baubau untuk membahas SP yang dilontarkan Sat Pol PP Kota Baubau, mengingat jika tindakan tersebut dilakukan akan memberi dampak negatif kepada pemerintah.

“Karena ini sudah SP II, maka saya harapkan kepada Sat Pol PP untuk menunda dulu, sambil kita lakukan koordinasi atau kita rapat antar pemerintah dan DPRD untuk membahas masalah ini. Karena memang masalah ini harus dibicarakan dulu, karena bagaimanapun juga, hal apa saja yang terjadi dimasyarakat pasti imbasnya akan ke kita terutama ke pemerintah. Untuk tidak berimbas lebih jauh, bagusnyakan kita koordinasikan dulu antara pemerintah dan DPR sebagai satu kesatuan dalam unsur penyelanggara pemerintahan,” tandasnya.

Untukk diketahui, Pemerintah Kota Baubau melalui Sat Pol PP Kota Baubau telah melontarkan SP I tertanggal 22 Oktober 2016 yang ditujukan kepada para pedagang di Wantiro, dimana dalam surat tertulis pedagang telah melanggar beberapa Perda yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2012, Tugas Pokok dan Fungsi Sat Pol PP.

“Berdasarkan hasil petroli pemantauan dan pengawasan Sat Pol PP Kota Baubau dan berdasarkan Perda tersebut diatas, maka disampaikan kepada saudara diduga melanggar Perda tersebut, terletak di Jl Anoa (Wantiro), Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dengan ini agar segera menghentikan atau memindahkan dari lokasi tersebut dalam waktu 2×24 jam terhitung peringatan ini diterima oleh saudara,” demikian dikutip dari SP I yang dilontarkan Sat Pol PP.

Dan SP II yang dilontarkan tertanggal 27 Oktober 2016 dengan isi yang sama, namun dengan tenggang waktu 1×24 dimana peringatan terhitung dari tanggal yang diterima pedagang.(*)

Pin It on Pinterest