Pemda Busel Ditegur BPK

– Terkait Laporan Keuangan

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegur Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terkait keterlambatan laporan keuangan penggunaan anggaran tahun 2015. Hal itu diakui Pj Bupati Busel Dr Ir H (OMN) Ilah Ladamay, pasalnya hingga batas waktu yang tetapkan yakni pada Juli 2016 Pemkab Busel belum melaporkan penggunaan anggaran 2015 tersebut.

Hal itu diungkapkan Ilah Ladamay saat berdialog dengan puluhan massa demonstrasi yang tergabung dalam Posko Pengaduan Masyarakat (Pospera) Buton Selatan, di aula Kantor Bupati Busel, Senin (31/10).

“Berkaitan dengan masalah keuangan memang betul bahwa ada laporan BPK itu bermasalah. Memang sudah ada surat teguran untuk pemerintah Busel dari BPK RI, makanya saya meminta kepada kepala BPKAD Busel untuk segera menyelesaikan itu,” ungkap Ilah Ladamay.

Sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, pemerintah daerah diberi kebijakan hingga 15 Oktober 2016 untuk merampungkan semua laporan penggunaan anggaran tersebut.

“Hari ini Kepala BKKAD bertemu dengan Wagub di Kendari. Informasi yang kami terima SK-nya itu sudah keluar, artinya dari sisi administrasi berkas kita sudah diterima oleh wagub,” ucapnya.

Dijelaskan, setelah berkas itu telah diterima oleh pihak Pemprov Sultra, BPKAD Busel meneruskan laporan penggunaan anggaran tersebut ketingkat Kementerian agar masalah itu dapat terselesaikan secepatnya mengingat deadline waktu yang diberikan sangat singkat.

“Saya tidak main-main dengan urusan ini, jadi saya meminta kepada kepala BKKAD untuk tinggal di kementerian. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan,” tegasnya.

Ditambahkan, terjadinya kesalahan laporan keuangan salah satunya disebabkan oleh SDM para bendahara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Busel yang masih kurang, dimana peningkatan ilmu bendahara dianggap sangat perlu untuk ditingkatkan, sehingga kejadian serupa tak terulang.

“Kedepan Pemda Busel akan mengirim beberapa bendaharanya untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa maksimal dan berkualitas, karena titik lemahnya ada disumber daya manusianya,” tuturnya.

Sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Posko Pengaduan Masyarakat (Pospera) Buton Selatan menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati Busel. Pospera Busel mempertanyakan kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Busel dalam mengelola anggaran di Busel.

Pospera Busel menilai, BPKAD tidak tertib melaksanakan fungsinya dalam mempertanggungjawabkan anggaran APBD tahun 2015. Pospera juga menganggap kepala BPKAD tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perencana, koordinasi, memimpin dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah melalui Permendagri Nomor 21 tahun 2011.(*)

Pin It on Pinterest