Ilah Ladamay Imbau Kades Akuntabel Kelola Dana Desa

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bukan dana yang sedikit, jika Kepala Desa tidak transparan dan akuntabel dalam mengelolanya, maka sanksi hukum bakal menjeratnya.

Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir H (OMN) Ilah Ladamay menekankan bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan DD dan ADD harus transparan dan Akuntabel, hingga dapat dipertanggungjawabkan ditengah-tengah masyarakat.

“Kepala desa paling tidak, dia membuat papan besar ataupun baleho tentang penggunaan anggaran programnya. Itu penting sebagai transparansi kepada masyarakat,” kata Ilah Ladamay beberapa waktu lalu dalam rapat koordinasi bersama kepala desa dan stakeholder lainnya.

Dikatakannya, walau ada tim pendamping desa, namun peran kepala desa sebagai pengguna anggaran ikut proaktif menyampaikan informasi hasil kerja programnya kepada masyarakat. Sehingga tidak ada kecurigaan dimasyarakat terkait penggunaan DD dan ADD.

“Itu penting, misalnya dipapan besar atau baliho diakhir tahun tertulis pembuatan deker Rp 20 juta, begitu pula lapangan tenis Rp 50 juta, dan lain sebagainya. Jadi disitu semua hasil program ditulis,” katanya.

Sementara terkait pertanggungjawaban secara akuntabel kata Ilah Ladamay, kades mesti membuat pembukuan secara terperinci dan mendetail, sehingga secara keseluruhan program dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

“Jika kita bekerja dengan transparan dan akuntabel maka kita semua akan nyenyak tidur. Masyarakat nyenyak tidur karena percaya sama pemerintah dan Kepala desa nyenyak tidur karena tidak dirongrong oleh masyarakatanya. Apalagi kalau sudah dilapor-lapor kepada penegak hukum, maka makin susah lagi,” ucapnya.

Lanjut suami mantan Wakil Bupati Bombana itu mengatakan, kinerja dalam pengelolaan anggaran tersebut sangat sederhana, asal mematuhi seluruh peraturan yang ada.

“Jadi jika kita ingin menyelenggaran pemerintahan ini dengan baik, sedehana dan tidak ada masalah. Tetapi jika kita melakukan pelanggaran, kita melakukan penyelewengan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintahan dan tidak memenuhi standar administrasi kita, pasti kita dihadapkan dengan berbagai masalah,” tuturnya.

Pj Bupati Busel yang masa tugasnya hanya enam bulan ini berharap, bukan hanya kades namun semua stakeholder di Buton Selatan harus mengedepankan kaidah-kaidah pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, sehingga kedepan Buton Selatan dapat sejajar dengan daerah-daerah lain yang telah duluan berkembang.

“Mari kita bangun Buton Selatan dengan baik sehingga bisa setara dengan daerah lain,” pungkasnya.(#)

Pin It on Pinterest