Dana Bantuan Eksodus Timtim di Muna “Disunat” Pengurusnya.

Peliput:Iman Supa Editor : Hasrin Ilmi
Raha, BP– Dana bantuan eksodus Timur-Timor di Kabupaten Muna “Disunat” pengurusnya. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada setiap Kepala keluarga (KK) sebesar Rp 10 juta, kenyataanya hanya Rp 8 Juta atau Rp 7 Juta diterima setiap KK.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna, La Ode M Satri yang ditemui diruang kerjanya selasa (08/11) menjelaskan, penerima bantuan eksodus Timur-timor berdasarkan data hasil BPKP yang dikirim di Propinsi selanjutnya di tembuskan di Dinas Sosial Kabupaten berjumlah 206 orang penerima eksodus timur timur sesuai kriteria Kepres nomor 25 tahun 2015 tentang pemberian konpensasi dana eks timur-timur.

“Penerima bantuan eksodus timur-timur per Kepala Keluarga senilai Rp10 juta yang diterima melalui bank BNI. Pencairan bertahap sesuai permintaan pihak bank dengan membayar sesuai data yang telah diverifikasi”jelasnya.

Lanjutnya, terkait pemotongan yang dilakukan oleh oknum dalam pengurus penerima bantuan eksodus timur-timur pihak tidak mengetahui.
“Terkait pemotongan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per KK Tanya pengurus Bantuan tersebut, Staf hanya hari pertaman mencek untuk proses pencaiaran dan alhamdulilah tidak ada masalah. Tidak ada rekomendasi dari dinas sosial Urusan uang tidak ada keterlibatan hanya validasi data saja tetap berpatokan pada Kepres nomor 25 tahun 2015,”terangnya.

Satri menambahkan dalam pengurusan dana Eksodus ditanggapi oleh salah satu organisasi Kopkit yang bolak balik di Jakarta di urus sejak 3 tahun lalu.
Pihak Bank BNI yang ditemui diruangannya tidak ingin dipublikasikan namanya membenarkan pelayanan penerima bantuan dana eksodus timur-timur.
“Kalau data secara tehnisnya berada di Dinas Sosial, pihak Bank Hanya verifikasi data penerima berdasarkan data dinsos. Namun penerima bantuan cukup membawah KTP dan keterangan domisili”tuturnya.

Selain itu, Penerima bantuan dana Eksodus Timur-timor Jojon dan Aples yang ditemui wartawan Baubau post mengatakan atas permintaan pihak pengurus meminta Rp 2 juta ataupun Rp 3 juta.
“Tanpa ada alasan dalam potongan itu namun mereka (pengurus,red) sehingga kami tinggal mendapatkan Rp 7 juta dan Rp 8 juta”singkatnya. (*)

Pin It on Pinterest