Job-Fit, Ilah Ladamay Uji Kapasitas Calon Pejabat Eselon II

KETGAM:
Peliput : Amirul

BATAUGA, BP – Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati Buton Selatan Dr H OMN Ilah Ladamay MS mulai melaksanaksn ujian kompetensi berupa Job-Fit untuk jajaran pejabat eselon II, serta para kepala badan dan dinas lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan pada Senin (24/11).

Job-Fit ini dilakukan kepada eselon II untuk memposisikan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang sudah dilakukan selama ini, kemudian dihubungkan dengan job yang ada.

Menurut Asisten Administrasi dan Kesra Setda Busel Kostantinus Bukide SH MSi yang ditemui di sela-sela ujian mengatakan, pelaksanaan ujian kompetensi pejabat tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang struktur organisasi baru pemerintahan daerah, sekaligus menguji kapasitas eselon II.

“Pesertanya masih berasal dari para Kepala SKPD, kadis dan kepala badan, dan diuji langsung oleh pak Bupati sendiri. Para Eselon II ini akan masuk kedalam ruang ujian, saling bergantian,” ujar Kostantinus.

Sementara itu, Pj Bupati H Ilah Ladamay yang dimintai konfirmasinya disela-sela ujian mengatakan, kegiatan kini ada konsistensinya dengan tuntutan PP 18 tentang organisasi perangkat baru. Juga sesuai dengan ketentuan dalam UU ASN yang mengamanatkan agar setiap pejabat eselon II sebelum menduduki jabatan harus dilakukan test and propertest.

“Hanya sekarang ini kita masih job-fit dulu. Pesertanya dari 31 Kepala SKPD yang ada. Kan kalau tuntutan PP 18 itu kita jadinya 28 SKPD dari semula hanya 31. Tapi SKPD yang baru seperti Lingkungan Hidup kita tidak job-fit, karena dia statusnya peningkatan, jadi nanti kita akan test and propertest, atau uji kelayakan, demikian juga SKPD lainnya,” ujar Ilah Ladamay disela-sela ujian job-fit yang dilakukan secara tertutup diruang kerjanya.

Dijelakannya, para Kepala SKPD yang tidak lolos ujian tersebut bakal ditinggalkan dalam artian kinerjanya tidak dibutuhkan terutama untuk menduduki jabatan Eselon II. “Kalau yang tidak lulus ya kita tinggalkan, artinya tidak bisa di pakai kan (tidak dibutuhkan),” pungkasnya.

Untuk diketahui, dengan keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2016, organisasi struktur pemerintahan Kabupaten Buton Selatan mengalami penambahan empat SKPD baru. Diantaranya Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya hanya eselon III A, kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kelistrikan dan SDA, serta Dinas Penelitian dan Pengembangan.(*)

Pin It on Pinterest