Delapan SKPD Baru di Buteng Resmi Dibentuk

Peliput: Anton – Editor: La Ode Adrian

LABUNGKARI, BP – Pembentukan 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi dibentuk dan telah di paripurnakan pada Jumat (11/11) pekan lalu. Semula pengusulan pembentukan SKPD baru ini sebanyak 9 SKPD, namun setelah melalui pengkajian dan validasi lebih lanjut maka saat ini yang terbentuk hanya 8 SKPD.

Kepada Baubau Post ketika dikonfirmasi pada Rabu (16/11), Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Buton Tengah Sabaruddin Nur SSTP menjabarkan satu-persatu bagian-bagian SKPD yang telah dibentuk.

“Kalau yang telah dipatenkan itu diantaranya Setda tipe B, Setwan tipe C, Inspektorat tipe B, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, Dinas Kesehatan tipe A, Dinas PU, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat tipe B, Dinas Sosial tipe A, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, Dinas Pangan tipe A, Dinas Lingkungan Hidup tipe A, Dinas Dukcapil tipe A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B, Dinas Perhubungan tipe C, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian tipe A, Dinas Koperasi dan UKM tipe B, Dinas Penanaman Modal dan PTSB tipe A, Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B, Dinas Pariwisata tipe A, Dinas Pertanian tipe B, Dinas Perindag tipe A, Dinas Perikanan tipe A, Sat Pol-PP dan Pemadam Kebakaran tipe A, Bappeda tipe A, BPKAD tipe A, BKD dan Pengembangan SDM tipe C, Badan Pendapatan tipe A, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016 tidak ada tipenya tapi tetap tercantum,” jabarnya.

Dijelaskannya, masing-masing tipe yang dibedakan untuk tiap-tiap SKPD merupakan ukuran prioritas yang dibebankan dengan berdasarkan hasil validasi dan evaluasi.

“Tipenya ini maksudnya adalah beban kerja, kalau tipe A beban kerjanya besar, kalau tipe B bebannya sedang, dan kalau tipe C itu kurang beban kerjanya, itu berdasarkan validasi dan evaluasi,” tambahnya.

Tambahnya, kedelepan SKPD yang telah dibentuk tersebut dinyatakan sah, dimana hal itu adalah hasil pertemuan antar pihak Pemkab Buteng dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada beberapa waktu lalu, yang sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Kemudian hasil konsultasi kami di Biro Hukum Provinsi dan di Biro Organisasi itu kalau dinas-dinas baru yang bertambah itu seperti Transmigrasi karena awalnya dia gabung di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tadinya gabung di Capil, Dinas Pangan tadinya gabung di Pertanian, Pengendalian Penduduk dan KB tadinya gabung di Capil, Kominfo, Statistik dan Persandian tadinya gabung di Perhubungan, Koperasi dan UKM tadinya gabung sama Perindag, Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran, kalau Badan nanti yang akan ada itu Badan Pendapatan, dia mekar dari Keuangan atau DPPKAD, dan itu telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku,” tutupnya.(*)

Pin It on Pinterest