Peliput: Iman Supa
RAHA, BP – Bupati Muna Lm Rusman Emba melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Nurdin Pamone kembali melakukan penyegaran didalam birokrasi. Hal ini ditandai dengan pelantikan pejabat administrator maupun pengawas dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelantikan yang digelar di Aula rapat kantor Dinas PU, Selasa (10/4) turut dihadiri seluruh pimpinan OPD.
Pelantikan berdasarkan keputusan Bupati Muna, Lm Rusman Emba nomor 124 tahun 2018 tentang penetapan dan pelantikan PNS dalam jabatan administrator dan pengawas lingkup Pemerintahan Kabupaten Muna.
Sebelum menyampaikan sambutannya, Nurdin Pamone terlebih menyampaikan yang seharusnya pelantikan dilakukan oleh Bupati sendiri, namun karena ada urusan penting di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari) Bupati memberikan mandat kepalanya.
Nurdin Pamone mengatakan pengisian jabatan dalam birokrasi merupakan hal biasa, pengisian jabatan merupakan hitungan kinerja tertentu yang akan ditempati pemangku jabatan.
“Jabatan tetap dan pejabatnya sili berganti, itulah hakekat jabatan, begitu pula nanti Jabatan Sekda Muna (Nurdin Pamone) akan sili berganti, jadi pergeseran dan pergantian jabatan biasa-biasa saja,” ungkapnya.
Dikesempatan itu, Ia menyampaikan pesan bupati untuk ciptakan harmonisasi, pahami, baca maupun tupoksi Organisasi. Selain itu, dalam birokrasi juga dituntut untuk loyalitas, meningkatkan kinerja.
“Pada pejabat yang baru dilantik agar baca kembali tupoksi dan fungsinya sebagai pejabat, dan dijabarkan dalam bentuk program-program, hingga menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan,” tambahnya.
Untuk diketahui pejabat yang dilantik diantaranya La Ode Anwar Agigi, SP sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU), Muhammad Aswan Kuasa ST MT, sebagai Kepala Bidang Bina Marga, Mustajab, ST sebagai Kepala Bidang Cipta Karya.
Selain itu, Ikhsan, S.Kom sebagai Kepala Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Usriana, ST sebagai Kasubid Keuangan Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). (*)