Ketua DPRD Busel Marah, Malige Disebut DPRD Tikus

image_pdfimage_print

Orasi Massa Aksi Unjukras Tidak Punya Etika
Peliput : Amirul Editor : Hasrin Ilmi

BATAUGA,BP-Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Lintas Gerakan (Malige) Buton Raya kembali mendatangi unjukrasa di depan Kantor DPRD Buton Selatan (Busel), senin (08/05). Kehadiran Malige ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari dana bantuan siswa miskin, tribun lapangan lakarada yang belum tuntas, hingga meminta Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPRD Busel.

Disaat massa aksi meminta salinan DPA, DPRD enggan memberikannya karena harus melalui mekanisme yang berlaku. Akibatnya, massa sempat bersitegang dengan anggota DPRD. Massa kemudian kkembali berorasi, bahkan, salah satu massa Malige berorasi dengan mengeluarkan kata-kata tidak sopan, memaki bahkan menyebut anggota DPRD Busel sebagai tikus.

Ketua DPRD Busel, La Usman Amsa mengatakan aksi unjukrasa tersebut dengan memaki lembaga DPRD dengan kalimat tidak sopan dan terkesan sudah subyektif serta tidak pada subtansi aspirasi yang disampaikan.

“Kami anggota DPRD Busel punya etikat baik, mengundang dan mempersilakan mereka masuk untuk kita dialaog. Apa sih yang mereka sampaikan, tetapi mereka tidak mau lalu kemudian mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak etis, mengatakan anggota DPR tikus lah, anggota DPRD inilah itulah,”tegas La Usman dengan nada tinggi, saat ditemui dikantornya.

Seharusnya penyampaian aspirasi masyarakat tidak seperti itu, bukan memaki dan subyektif. Dia mengajak agar aksi unjukrasa didalam menyampaikan aspirasinya dalam koridor beretika, apalagi aspirasi itu berkontribusi untuk membangun daerah. Maka jalannya harus dibahas dengan kepala jernih bukan berteriak-teriak mengeluarkan kalimat tidak beretika didepan kantor DPRD Busel.

“Marilah, menyampaikan sesuatu itu dengan menjunjung etika, karena mereka adalah anak-anak harapan masa depan kita. Sampaikan dengan logika, jangan terkesan subyektif hingga memaki-maki kita. Katanya DPRD takutlah, apalah. Bukan persoalan takut disini tetapi persoalan bagaimana intelegensi menyampaikan sesuatu itu. Kuncinya kan menyampaikan aspirasi untuk kepentingan daerah, maka mari kita bahas sebagai kontribusi sebagai anak muda, tetapi kontribusi itu disampaikan cara mencaci maki orang bahkan lembaga, tidak seperti itu modelnya,” ucapnya.

Dikatakan, pihaknya tidak pernah menghalang-halangi massa unjukrasa untuk mengambil DPA DPRD Busel. Hanya saja pengambilan itu melalui mekanisme lembaga .Ia menambahkan, BPK saja untuk mengambil DPA DPRD Busel tidak mempunyai kewenangan terkecuali bersurat dan melalui pemberitahuan sebelumnya. Bukan tiba-tiba datang melakukan unjukrasa lalu mengambilnya.

Artinya kata La Usman, rahasia sih bukan, tetapi kapasitasnya menanyakan itu sebagai apa. Sedangkan, agenda demo hari ini hanya untuk menanyakan DPA. Maka diterima masuk dan dijelaskan.

“Apa sih yang mau disampikan sama mereka, padahal kami sudah siapkan ruang untuk berdialog bersama 16 anggota DPRD. Mereka siap menerima, terkait DPA kita persilakan masuk dan kita jelaskan, kalaupun kita tidak bisa berikan. BPK saja, mereka tidak punya kewenangan untuk mengambil itu kecuali bersurat, bahkan pihak tipikor saja melakukan pemeriksaan harus melalui pemberitahuan,”tutupnya.(*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This