Dinkes Buteng Rasionalisasi Jumlah Tenaga Honorer-Kadis Kesehatan: Ini Sesuai Kebijakan Bupati

image_pdfimage_print

Peliput : Alan Editor: Hasrin Ilmi

LABUNGKARI, BP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Buton Tengah (Buteng) harus rela memangkas jumlah tenaga honor kesehatan. Pengurangan atau rasionalisasi ini dilakukan karena minimnya alokasi anggaran yang diberikan Pemkab Buteng.

“Wajar mereka menuntut itu, itu kewenangan Bupati bukan kewenangan saya, masalah penggangaran gaji itukan yang punya kewenangan pak Bupati bukan kadis Kesehatan, kita ini hanya menjalankan kebijakan pak Bupati saja,” kata Kadis Kesehatan, H Saharin SE saat dikonfirmasi usai aksi para tenaga honorer di kantor Dinas Kesehatan, Selasa (9/1).

Dijelaskan, jumlah tenaga honor saat ini sebanyak 486 orang karena kurangnya DPA Dinas Kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah maka pihaknya terpaksa mengurangi jumlah tenaga sebanyak 315 menjadi 171 orang yang akan terakomodir, apalagi honor yang diberikan juga meningkat kalau sebelumnya hanya Rp 250 ribu per bulan, maka kini jadi Rp 500 ribu per bulan.

“Awalnya itu kan gaji honorer sebesar 250 ribu tapi kita tingkatkan menjadi 500 ribu kalau 250 itu tidak manusiawi, selain itu juga kami juga dapat surat dari kementerian harus sesuai dengan UMR sedangkan UMR Provinsi Sulawesi Tengara itu sebesar Rp 1.300.000 perbulan, jadi kami porsikan sesuai dengan anggaran yang ada, untuk gaji honorer itu kami dapatkan alokasi sebesar Rp 1,026 Milyar sesuai yang diberikan oleh pemda,” terangnya.

Saharin menambahkan, terkait proses seleksi terbuka untuk rekruitmen tenaga honorer, itu sudah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan membentuk tim seleksi independen untuk rekruitmen honorer kesehatan. Kemudian, pihaknya akan menyeleksi tenaga honorer sesuai kompetensi keahlian dibutuhkan.

Terkait honorer yang diputuskan sepihak oleh kepala Puskesmas, Saharin minta agar kembali bekerja. Kami akan menyampaikan melalui short message service (SMS) yang disusul surat resmi agar tenaga honorer yang sebanyak 486 orang diakomodir kembali.

“SK 486 honorer yang sudah terdata akan kami verifikasi kembali. Selain itu, kami menegaskan agar para honorer tidak menuntut upah selama menunggu proses seleksi dilaksanakan berakhir. Pasalnya, anggaran yang disediakan sangat terbatas,” tutupnya.(*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This