Tahun 2019, Pemkab Wakatobi Akan Tuntaskan Program Kesehatan Gratis

image_pdfimage_print

 

Peliput: Duriani

WAKATOBI, BP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi berupaya menuntaskan program kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kesehatan gratis dimaksud berupa jaminan kesehatan daerah (jamkesda) direncanakan tuntas tahun 2019.
Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi selaku instansi yang diberikan kewenangan melakukan pendataan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sejak dini menekankan ke seluruh jajaran pemerintahan terbawah seperti desa/kelurahan untuk mendata masyarakatnya.
Kadis Sosial Kabupaten Wakatobi, Aslaman Sadik, mengungkapkan program jamkesda diprioritaskan kepada masyarakat kategori miskin dimana belum terakomodir dalam program pemerintah pusat berupa kartu Indonesia sehat (KIS). Sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis bisa dirasakan.
“Jamkesda ini biasa disebut BPJS bersinar dimana merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi. Tentu kita sangat berharap bahwa mamsyarakat yang benar-benar memenuhi syarat bisa terkafer semua sehingga cita-cita dan tujuan mulia pemkab Wakatobi bisa sukses,” ungkap Aslaman Sadik, di Wangi-Wangi Senin (16/4/2018).
Untuk memenuhi target penuntasan program dimaksud, Aslaman Sadik, menekankan keseluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk segera mendata masyarakatnya. “Saya tekankan kepada seluruh kades dan lurah untuk segera mendata warganya yang belum terkafer baik dalam Jamkesda maupun KIS, untuk segera dilaporkan ke Dinas Sosial,” ujar Aslaman Sadik.
Menurut Kadis Sosial Kabupaten Wakatobi, masyarakat yang dinilai memenuhi syarat mendapatkan program dimaksud masih lumayan banyak. Sehingga pihaknya memprioritaskan penuntasan ditahun 2019.
“Hitungan kami masih ada sekitar 26 ribu lebih masyarakat Wakatobi memenuhi syarat mendapatkan program dimaksud. Sedangkan masyarakat yang sudah terakomodir dalam Jamkesda ini sudah 18 ribu serta KIS sebanyak 47 ribu hingga tahun 2018 ini,” ucap Aslaman Sadik.
Aslaman sadik, menambahkan kendala untuk menuntaskan program itu dikarenakan masyarakat yang telah terkafer dalam program KIS terkadang tidak memiliki nomor Kartu Keluarga (KK) terbaru. Sehingga pihaknya harus teliti agar tidak terjadi nama ganda.
“Ini butuh waktu dan ketelitian karena penerima KIS ini kadang tidak memiliki nomor KK maupun NIK. Sehingga kita harus teliti agar tidak terjadi nama ganda. Kita tetap berupaya memberikan pelayanan merata. Sehingga program Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat Wakatobi,” tutup Aslaman Sadik. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This