Armada Buton Eksen Sebut Inspektorat dan Kades “Main Mata”

image_pdfimage_print

– Dugaan Penyelewengan DD

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Masyarakat Desa Lawele yang tergabung dalam Aspirasi Masyarakat Daerah (Armada) Buton Eksen kembali mempertanyakan laporan tentang dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Lawele pada tahun 2015, 2016 dan 2017 di Polres Buton, Rabu (09/05).

“Kami mempertanyakan ke penegakan hukum persoalan kasus penyalahgunaan Dana Desa di Desa Lawele,” Kata Korlap Armada Buton Eksen, Ikhsan SH, ketika dikonfirmasi Baubau Post di Kantor Polres Buton

Kata dia, masyarakat sebelumnya sudah melaporkan kepala Desa Lawele yang diduga menyalagunakan Dana Desa (DD) pada tahun 2015, 2016 dan 2017 di Polres Buton pada Desember 2017 lalu. Pihaknnya menuding Inspektorat dan kepala desa (Kades) melakukan kongkalingkong untuk meloloskan laporan pertanggungjawabannya.

“Kami menuding ada kerja sama, main mata antara kepala desa dan Inspektorat, untuk kemudian meloloskan laporan pertanggungjawabannya, karena tidak sesuai dengan fakta lapangan,” katanya.

Menurutnya, dalam proses pekerjaan di Desa Lawele yang dilakukan Kepala Desa amburadul, misalnya pekerjaan jembatan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi serta laporan keuangan DD di pihak Inspektorat tidak sesuai dengan fakta lapangan. “Jembatan yang dikerjakan itu tanpa tiang tetapi didalam spek itu ada, nah inilah yang kita lihat tidak tepat guna, karena tujuan pembangunan nasional itu tepat guna, tepat sasaran dan berkesinambungan dan itu harapan masyarakat,” ujarnya.

Untuk mengetahui adanya kerugian negara, Ikhsan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum serta mengharapkan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kembali laporan masyarakat trkait dugaan penyelewengan DD Lawele.

Selain itu, pihaknya merasa kecewa dengan pihak Inspektorat dan DPRD Buton. Pasalnya saat ingin bertemu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tidak kesampaian.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Sugiri SH Sik dikonfirmasi Baubau Post membenarkan bahwa ada masyarakat sebelumnya sudah melaporkan dugaan dana desa Lawele pada Desember 2017 lalu.

“Saudara Ikhsan Kita terima disisi, memang sudah ada laporannya Desember 2017 lalu, Memang banyak kendala yang kita hadapi, bukan cuma Desa Lawele saja yang melaporkan, ada beberapa desa di Buton ini, terus dan Busel,” katanya.

Otomatis secara prioritas ditentukan kata dia, kita sudah menyurati pihak Inspektorat untuk investastigasi dilapangan setelah ada hasil dari pihak Inspektorat maka kepolisian akan menindak lanjuti dugaan penyelewengan DD Lawele.

“Investastigasi lapangan, setelah ada hasilnya baru ditindak lanjuti. Kita terkendala, ini tadi, ada laporan-laporan terlebih dahulu, seperti Rejosari, itu 2017 lalu, itu kan mengantri, proses tindak pidana korupsi beda dengan tindak pidana umum,” jelasnya.

AKP Sugiri menegaskan, dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum berbeda. Tindak pidana korupsi dalam proses penyelidikan membutuhkan proses yang lama, Poles Buton sudah berhasil menuntaskan kasus korupsi DD dan sekarang masuk tahap dua.

“Pihak Inspektorat sampai hari ini belum ada melaporkan ke pihak Polres hasil auditnya, diharapkan Inspektorat dalam hal ini mengenai dana desa tolong koperatif, tolong kerja sama, sehingga enak kita layani masyarakat tidak dengan aksi unjuk rasa,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Lawele Samsuddin dikonfirmasi Baubau Post Rabu (09/05) membantah dengan tegas. Menurutya laporan Armada Buton Eksen semuanya bohong dan yang melakukan unjuk rasa bukan dari masyarakat Lawele.

“Hanya karena politik, masyarakat siapa, tidak ada masyarakat Lawele itu, masyarakat dari luar Desa Lawele, hanya mereka itu provokator dan ada yang danai dari Lawele,” katanya.

Selain itu dirinya menuding, provokator yang diduga dilakukan oknum masyarakat Desa Lawele bakal diusir dari Desa Lawele. Pasalnya dari dulu hingga saat ini mereka hanya mencari masalah.

Kepala Inspektorat Kabupaten Buton, La Halimu juga membantah melakukan kongkalingkong dengan kepala Desa Lawele. Menurutnya kalau pekerjaan yang dilakukan kepala Desa Lawele tidak benar, Inspektorat akan turun langsung untuk melakukan investigasi.

“Inspektorat melakukan pemeriksaan, tapi tentu ada hasilnya dari Inspektorat, sementara kami melakukan pemeriksaan, Untuk dana desa 2017 masih dalam proses,” jelasnya.

Dijelaskan, Inspektorat melaksanakan pekerjaan menggunakan standar pemeriksaan dan standar audit. Sehingga jika pekerjaan telah selesai, Inspektorat akan memeriksa. Jika pekerjaan tidak sesuai standar akan dikatakan tidak sesuai standar.

Untuk hasil pemeriksaan DD Lawele pada 2015 dan 2016, pihak Inspektorat tidak bisa menjelaskan secara terinci. Pasalnya Inspektorat adalah mata dan telinga Bupati, sehingga bila ada pekerjaan yang tidak terarah maka dilaporkan kepada Bupati bukan pada masyarakat.

“2015 dan 2016 saya tidak bisa berikan penjelasan karena saya masih lihat data datanya, kalau 2017 sementara kami proses kerugian negara secara terinci. Saya tidak dapat penjelasan karena saya harus melihat dulu dokumen-dokumen, saya belum bisa memberikan penjelasan,” katanya.

Untuk diketahui, sejumlah masyarakat Desa Lawele yang mengatasnamakan Armada Buton Eksen menggelar unjuk rasa di Kantor Inspektorat Buton, DPRD Buton dan berakhir di Polres Buton untuk memperjelas persoalan kasus dugaan penyelewengan Dana Desa Lawele pada tahun 2015, 2016 dan 2017. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This