Maksimalkan Pembangunan Desa, Balitbang Lakukan Pendampingan Plus

image_pdfimage_print

 

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Buton melaunching proyek perubahan optimalisasi sistem keuangan desa melalui pendampingan plus di Aula Kecamatan Pasarwajo, beberapa waktu lalu. Program ini untuk mengoptimalkan program pembangunan desa di Kabupaten Buton.

Kepala Balitbang Kabupaten Buton Alimani mengatakan, sebagai peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat dua nasional, pihaknya mengambil tugas pokok, dan fungsi, finas atau jabatan yang lama di BPMPD dan bahkan sudah dilakukan penelitian dan kajian di lapangan.

“Kegiatan saya selaku Diklat Pim dua, kenapa itu yang diambil karena terkait tupoksi jabatan lama di BPMD,” kata Alimani

Kurang lebih 14 bulan menjabat sebagai Kepala BPMPD, Alimani memahami betul permasalahan permasalahan yang ada di desa. Sehingga diharapkan sistem keuangan di desa berjalan dengan baik dan optimal.

“Dalam rangka proyek perubahan Diklat kepemimpinan tingkat dua, dan selaku mantan kepala BPMD, saya mengoptimiliasasi penggunaan dana desa, program optimalisasi sistem keuangan desa, melalui pendampingan plus” Tegasnya

Menurutnya, kemampuan aparatur desa belum maksimal. Olehnya perlu adanya komitmen bersama untuk mengoptimalkan aplikasi sistem keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan evaluasi pembangunan program di Desa.

“Para kepala desa dan aparatnya dari sisi kemampuan sangat minim, apalagi dengan aturan yang sering berubah-ubah. dalam arti penyempurnaan perpajakaan, maka dibutuhkan pendamping plus,” ujarnya.

Dijelaskan, diperlukan keterlibatan antara Badan Perencanaan Pembangunan yang merupakan otoritas perencanaan, Inspektorat yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki otoritas, regulasi tentang aturan aturan pencairan dana desa.

Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa dapat dilakukan secara transparan melalui sistem keuangan desa, dikarenakan perencanaan sering terlambat, tidak tepat waktu, itu akibat laporan pertanggung jawaban juga sering terlambat. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This