Anggota DPRD Muna, Ributkan Soal Dana Pinjaman 100 Milyar

image_pdfimage_print

 

Peliput: Iman Supa

RAHA, BP – Dalam sidang paripurna persetujuan pinjaman Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna senilai 100 Miliar dari Bank Sulawesi Tenggara (Sultra) maupun Bank Jawa Tengah (Jateng), beberapa anggota DPRD Muna ributkan persoalan dana pinjaman.

Rapat yang di gelar di aula sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, La Ode Dyrun turut di hadiri Sekda Muna, Nurdin Pamone hingga beberapa OPD. Senin, 9 Juli 2018.

Salah satu Anggota Legislator dari Partai PDIP, Mahmud Muhamad dalam memberikan tanggapannya soal dana pinjaman, menegaskan dana pinjaman 100 miliar telah dievaluasi Propinsi, hingga Ketua DPRD (Mukmin Naini) sudah menjatuhkan palu dalam sidang putusan mengenai pinjaman yang telah dianggarkan di APBD 2018.

“Saya (Mahmud,red) tidak berbicara konten mengapa sampai jatuh 3 kali palu sidang mengenai dana pinjaman yang telah dianggarkan melalui APBD 2018, namun perlu saya tegaskan jangan membuat keputusan dua kali dalam satu tujuan yang sama,”Tegasnya.

Menurutnya, karena persoalan ini sudah diputuskan, yang perlu diminta keberanian Mukmin Naini diatas hitam putih dalam mengeluarkan surat persetujuan sebagai syarat untuk kelancaran pinjaman.

“Saat ini harus menunggu surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD yang dibuktikan diatas hitam putih, dan saya hormati kebijakan Bupati persoalan dana pinjaman namun prosesnya harus prosedural,”Tegasnya.

Sementara La Ode Naftahu dari partai PKB menambahkan mengenai dana pinjaman harus diketahui apa subtansi kebutuhan dengan dana pinjaman senilai 100 Milyar.

“Sampai hari ini belum ada subtansi kebutuhan dalam penganggaran dari dana pinjaman, lembaga ini harus di jaga, sepakat dana pinjaman di masukkan dalam APBD perubahan, kalau saya mengusulkan rapat diskorsing supaya kita konsultasikan terlebih dahulu baru di paripurnakan,”Ungkapnya.

Namun menurut, dr. H. Abdul
Radjab legislator Partai PAN menyebutkan dana pinjaman 100 Milyar dari Bank Sultra dan Bank Jateng telah diputuskan dalam APBD 2018, pinjaman ini kita setuju diimplementasi namun terlebih harus ada konsultasikan.

“Mau dikemanakan ini uang, harus ada lembaran persetujuan dari DPRD, ada keabsahan, pinjaman ini setuju diimplementasi namun terlebih dikonsultasikan oleh anggota DPRD atau pimpinan,supaya dana pinjaman menyentuh kepentingan publik baik mengenai RSUD dan pasar, kita pikirkan pasar dan RSUD harus tuntas tahun ini,”Katanya.

La Ode Dyrun sebagai pimpinan sidang paripurna persetujuan pinjaman mengetuk palu sembari membacakan hasil sidang bahwa Dana Pinjaman 100 Milyar dari Bank Sultra dan Jateng disetujui implementasi kegiatan perlu dikonsultasikan pada pemegang kekuasaan tertinggi.

Untuk diketahui sidang paripurna yang dihadiri 17 Anggota DPRD dari 30 Anggota yang ada, sidang sedikit tegang hingga 3 Anggota DPRD yakni Mahmud MD dari Partai PDIP, La Sali dari PKS, dan Naftahu PKB melakukan aksi walk out dari sidang. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This