Ini Jadwal Lengkap Sidang di MK, dari Pendahuluan, RPH, Hingga Dismissal dan Akhir

image_pdfimage_print
Kuasa Hukum TM: Optimis Gugatan HYF dan Rossy Kandas di Dismissal
BAUBAUPOST.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis-Jumat (26-27/7/2018),  telah menggelar sidang pendahuluan untuk 70 pemohonan pada sengketa pemilihan  kepala daerah (Pilkada) yang dimohonkan pasangan (paslon) calon kepala daerah di  berbagai daerah pasca digelarnya Pilkada Serentak di 171 daerah yang terdiri dari  17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota pada 27 Juni 2018.
Jubir MK Fajar Laksono
Jubir MK Fajar Laksono

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan setelah sidang pendahuluan yang berlangsung selama dua hari, dan pemohon memaparkan materi dalil-dalil permohonannya. Selanjutnya, KPUD dan Bawaslu menyampaikan jawaban atas semua permohonan yang disidangkan karena keduanya selalu menjadi pihaktermohon.

Selanjutnya kata Fajar, saat sidang pemeriksaan, baik itu pemohon, termohon, maupun pihak terkait diberi kesempatan secara seimbang dalam proses pembuktian atau memberi keterangan (saksi/ahli). “Nantinya, semuanya bisa terungkap dalam persidangan,” ujarnya. Lalu, lanjutnya, semua permohonan sengketa pilkada ini akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 6-8 Agustus 2018.

Sesuai jadwal, sidang pendahuluan pertama pada Kamis 26 Juli, MK menyidangkan 35 permohonan terdiri dari 23 permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Sinjai (dua permohonan), Bogor, Bangkalan (dua permohonan), Banyuasin, Subang, Lahat, Kerinci, Deiyai (dua permohonan), Padang Lawas, Bolaang Mongondow Utara, Sanggau, Tabalong, Belitung, Biak Numfor, Sumba Barat Daya, Pulang Pisau, Aceh Selatan, Rote Ndao (tiga permohonan).

Lalu, enam permohonan sengketa Pilkada Kota Gorontalo, Palembang, Padang Panjang,
Baubau (dua permohonan), Madiun. Dan, enam permohonan sengketa Pilkada Provinsi
Lampung (dua permohonan), Sulawesi Tenggara, Papua, Sumatera Selatan, Maluku Utara.

Sementara sidang pendahuluan 35 permohonan lain digelar Jumat (27/7). Berukut ini
rinciannya: 35 permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Dairi, Konawe, Pemekasan,
Tapanuli Utara (dua permohonan), Timor Tengah Selatan, Cirebon, Parigi Moutong,
Kolaka, Kepulauan Talaud, Bantaeng, Donggala, Pinrang, Mimika (enam permohonan),
Memberano Tengah, Manggarai Timur, Puncak, Sampang, Maluku Tenggara, Kapuas, Alor.
Lalu, tujuh permohonan sengketa Pilkada Kota Pare-pare, Makassar, Cirebon, Tegal,
Bekasi, Serang, Subulussalam, Palopo, dan satu permohonan sengketa Pilkada Provinsi
Maluku.

Jumlah permohonan kali ini lebih banyak dibanding permohonan sengketa pilkada pada
2017 yang berjumlah 50 permohonan.

Selanjutnya, pembacaan putusan dismissal pada 9-15 Agustus 2018 terkait pemeriksaan syarat formil dalam setiap permohonan seperti syarat selisih suara, legal standing. “Nantinya, ada putusan dismissal untuk menentukan kelanjutan perkara itu,” ucap Fajar, melalui pesan Whatsappnya.

Putusan dismissal itu salah satunya kata Fajar, adalah memutuskan apakah syarat
pengajuan permohonan sengketa pilkada ini telah sesuai dengan persyaratan yaitu
harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen sesuai jumlah penduduk
daerah setempat dari total hasil rekapitulasi penghitungan suara sah yang
ditetapkan KPUD setempat. “Persyaratan ini diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada dan Peraturan MK tersebut,” jelasnya.

Kuasa Hukum Tampil Manis Imam Ridho Angga Yuwono SH
Kuasa Hukum Tampil Manis Imam Ridho Angga Yuwono SH

Apabila, permohonan sengketa pilkada yang memenuhi syarat selisih maksimal 2 persen suara akan berlanjut ke sidang pleno (pembuktian) pada 16 Agustus-10 September 2018. Lalu, pembahasan sidang pleno RPH dijadwalkan pada 12-17 September 2018. Dilanjutkan, “sidang pengucapan putusan akhir pada 18-26 September 2018,” pungkasnya.

Untuk sengketa hasil Pilkada Kota Baubau, Kuasa Hukum Pasangan Dr HAS Tamrin MH-La Ode Ahmad Monianse nomor urut 2 (Tampil Manis) Imam Ridho Angga Yuwuno SH, yang memperoleh suara terbanyak pada Pilkada lalu, optis kliennya akan memenangkan Pilkada Baubau tahun 2018. “Kami optimis gugatan pihak pemohon yaitu pasangan HYF-Ahmad dan pasangan Rossy akan ditolak pada putusan Dismissal pada tanggal 9-15 Agustus 2018 nanti,” katanya singkat (AT/ISTIMEWA)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This