Pemkab Butur Gelar Sosialisasi Saber Pungli

image_pdfimage_print

 

Sekda : Pungutan Tidak Resmi Segera Ditiadakan

Peliput:Darson

BURANGA, BP – Guna menekan biaya tinggi dalam rangka terciptanya Good Governance dan Clean Goverment, Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pemkab Butur) melalui Inspektorat menggelar sosialisasi Saber Pungutan Liar (Pungli) di Aula Bappeda Butur, Kamis 2 Agustus 2018. Kegiatan ini mengusung tema, “Menghapus Pungutan Liar Guna Menekan Biaya Tinggi (High Cost Economy) Dalam Rangka Terciptanya Good Governance dan Clean Goverment”.

Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Setda Butur Muhammad Yasin, dan dihadiri Waka Polres Muna Kompol Yusuf Mars, Kasi Intel Kejari Muna La Ode Abdul Sofyan, Pabung Kodim 1416/Muna Mayor Inf Parsetya, Kepala Inspektorat Butur Yuswan Farmanta, sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Butur, dan tamu undangan lainnya.

Sekertaris Daerah Butur Muh Yasin dalam sambutanya mengatakan, semoga kegiatan ini dapat terlaksana scara efektif dan efisien serta produktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, adil guna meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan terbentuknya Saber Pungli dan sosialisasi yang sedang berjalan ini, maka hal-hal yang berurusan dengan pungutan yang tidak resmi segera ditiadakan.

“Semoga keterpaduan koordinasi dan kerja sama semua pihak diharapkan bisa berjalan secara efektif. Untuk itu saya mengharapkan pada kita semua jajaran pemerintah Buton Utara untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa ada pungutan dalam bentuk apapun,” katanya.

Selain itu, pria yang pernah menduduki kepala Dinas Koperasi Butur ini berharap kepada masyarakat di daerah itu, untuk selalu berperan aktif melaporkan kepada tim Saber Pungli apabila ada oknum aparatur sipil Butur yang melakukan pungutan liar.

Sementara itu, Waka Polres Muna Kompol Yusuf Mars dalam materinya membeberkan awal terbentuknya Saber Pungli sesuai Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016.

“Ini merupakan langkah awal dari paket reformasi hukum Bapak Presiden Jokowi, yang mana didalamya mengintrusikan tiga hal yang sangat penting pertama adalah penerapan regulasi yang berkualitas,” ujarnya.

Kemudian yang kedua, sambung dia mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya, ketiga ialah perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat sehingga aspek hukum ini untuk menjadikan prioritas tersendiri.

“Olehnya itu pada kesempatan ini saya berharap seluruh peserta betul betul dapat menyerap materi yang telah disiapkan. Jangan sampai setelah sosialisasi ini ada yang di OTT, artinya sosialisasi gagal. Harapan saya setelah kegiatan ini tidak ada yang di OTT,” tegas Yusuf Mars. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This