MK Tolak Gugatan HYF dan Rossy Karena Selisih Suara Diatas 2 Persen

BAUBAUPOST.COM, JAKARTA- Gugatan perselisihan hasil suara yang dilayangkan Pasangan Nomor urut 4 H Yusran Fahim dan Drs Ahmad (HYF- Ahmad) dan Pasangan nomor urut 1 Hj Roslina Rahim dan La ode Yasin  (Rossy) ditolak Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/08).

Dalam amar putusannya MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Umum Kota Baubau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018.

Hakim mahkamah konstitusi mengatakan sangat kuat alasan untuk menolak gugatan para penggugat karena tidak memenuhi syarat formil. Sementara itu, MK juga tetap berpatokan pada Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 Yang masing-masing menyatakan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ,“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan cadangan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan pemulihan suara dilakukan jika ada angka paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara hasil yang benar penghitungan suara akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten / Kota.

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 ,“Pemohon solusi dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c ajukan permohonan dengan ketentuan: a. Kabupaten / kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan kebebasan suara dilakukan jika jumlah dua orang dari total suara
hasil akhir penghitungan akhir yang ditentukan oleh Termohon”.

Angka penduduk penduduk Kota Baubau berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian
Dalam Negeri tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641 / Dukcapige bawah Nomor 43 / BA / VII / 2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah 154.487 jiwa. Pembagian suara bersama dengan pasangan peraih terbanyak adalah maksimal sebanyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan akhira yang ditentukan oleh KPU Kota Baubau

Angka yang digunakan pasangan calon untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018
adalah paling banyak 2% x 75.773 suara (total suara sah) = 1.515 suara;

Kebenaran hasil suara penggugat atau Paslon nomor 4 adalah 19.959 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak meraih 23.573 suara. Suara alternatif antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (23,573 suara – 19,959 suara) = 3,614 suara (4,77%) suara atau lebih dari 1.515 suara.

Karena itu, hakim MK menimbang bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan dalam dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

“Baik Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan pihak  Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permintaan a quo adalah beralasan menurut hukum.  sebagai kesimpulannya berdasarkan fakta dan uraian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” kata hakim MK.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo dan dibacakan dalam sidang Dismissal MK untuk putusan gugatan HYF-Ahmad putusan NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018, setebal 153 halaman. Sementara gugatan  Pasangan Rossy putusan nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018 setebal 78 halaman. (AT/ISTIMEWA)