Pengeboman Ikan di Perairan Butur Marak Terjadi

image_pdfimage_print

 

-DKP Akui Tak Ada Anggaran Pengawasan

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Buton Utara (Butur) tak berdaya mengatasi maraknya pengeboman ikan di wilayah perairan paling utara pulau Buton itu. Salah satu faktornya, sejak tahun 2017 kewenangan pengawasan wilayah perairan menjadi tanggung jawab DKP Provinsi Sultra.

Dengan adanya regulasi tersebut, berimbas dari anggaran pengawasan di kabupaten ditiadakan. Atas kondisi itu, DKP Butur mengaku kesulitan untuk melakukan pengawasan wilayah perairan.

“Jadi persoalanya adalah regulasi yang tidak mendukung. Otomatis anggaran juga ditiadakan,” kata Kepala Seksi Pengawasan DKP Butur Aswan, ditemui di kantornya, kemarin.

Menurut Aswan, banyak hal yang perlu diawasi. Selain pengeboman ikan, persoalan lain adalah kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan. Diantaranya adalah penangkapan ikan menggunakan racun dan penggunaan jaring trol.

Aswan mengungkapkan, perikanan Butur sebenarnya sangat kaya potensi. Namun pendapatan asli daerah (PAD) dari kegiatan perikanan sangat minim. Padahal, eksploitasi sumber daya perikanan harusnya bisa diikuti dengan PAD yang besar.

“Masuknya kapal hanya menghasilkan sebagian kecil PAD. Banyak kapal dari luar yang masuk, hanya menampung ikan dan pergi. Mereka tidak pernah membongkar di Butur. Itulah sebabnya PAD dari perikanan sangat minim,” ujarnya.

Kondisi tersebut, terang dia disebabkan tidak adanya pelabuhan perikanan. Sehingga kapal-kapal yang masuk hanya datang menampung ikan dan pergi. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This