Bawaslu Warning Pemasangan Iklan di Media Massa

image_pdfimage_print

Harus Sesuai PKPU

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara mengimbau kepada seluruh peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye melalui media massa sebelum tanggal 24 Maret-13 April 2019. Meski belum ditemukan pelanggaran yang dilakukan para peserta pemilu.

Hal ini dimaksudkan kepada calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Buton, DPD atau LO Calon Wakil Presiden dan Calon Presiden yang melakukan kampanye di media massa baik itu elektronik, cetak, dan media daring (online).

Ketua Bawaslu Kabupaten Buton, Maman menghimbau agar para peserta pemilu tahun 2019 mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Belum ada laporan yang kami terima, tapi kami terus mengimbau kepada peserta pemilu agar mematuhi aturan yang ada,” imbuhnya

Menurutnya, aturan mengenai kampanye malalui media massa tersebut tertuang dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 12 juta.

“Iklan dimedia massa waktunya 21 hari dan berakhir sampe dibukanya masa tenang sesuai ketentuan Pasal 276 itu, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 1 huruf f dan g, pada huruf f,” jelasnya.

Untuk peserta pemilu yang melakukan kampanye di media sosial (Medsos), peserta pemilu wajib mendaftarkan akunnya ke KPU setempat. Jika tidak, akan dikenakan sanksi administrasi serta sanksi penghapusan akun.

Waktu pendaftaran akun itu dilakukan sehari sebelum tahapan kampanye yang dimulai pada 23 September 2018 lalu. Dijelaskan, sesuai Peraturan PKPU nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam PKPU nomor 28 dan PKPU 33 tahun 2018 pasal 35 yaitu peserta pemilu dapat melakukan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e yaitu peserta pemilu dapat membuat paling banyak 10 akun untuk setiap jenis aplikasi.

“Paling banyak 10 akun untuk setiap jenis aplikasi, tapi itu kami akan koordinasikan dulu ke KPU, mengenai sanksi yang tidak mendaftarkan akun resminya yaitu sanksi administrasi saja seperti penghapusan akun,” tegasnya. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This