Kades dan Lurah Diminta Pro Aktif Lakukan Pendataan Tanah Warga

image_pdfimage_print

 

Peliput: Duriani

WAKATOBI, BP – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wakatobi, M Rahman, mengatakan program agraria nasional (prona) yang telah berjalan selama ini akan berubah nama menjadi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTS).

Prona dan PTS kata M Rahman, memiliki perbedaan dalam hal pelaksanaan di lapangan.

Prona lebih kepada menindak lanjuti kebutuhan masyarakat sedangkan PTS pihaknya melakukan pengukuran secara merata. Sehingga pihaknya memiliki data sebagai referensi untuk melakukan pemetaan terhadap seluruh tanah di daerah.

“Ke depan bukan lagi prona tapi PTS. Jadi semua tanah baik itu tanah milik masyarakat, milik adat, kuburan hingga tanah bermasalah akan kita ukur. Tujuannya agar kita miliki data untuk dilakukan pemetaan. Berapa besar tanah bermasalah, tanah masyarakat dan lain sebagainya,” kata M Rahman, di Wangi-Wangi Rabu (3/10/2018).

Terkait kuota Wakatobi untuk prona tahun 2018, M Rahman, yang baru menjabat sekitar dua bulan lalu itu mengungkapkan jika kuota Wakatobi tahun ini lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak mencukupi kuota yang diberikan pemerintah pusat.

“Tahun 2018 ini kuota Wakatobi sebenarnya 2000 bidang. Namun kebutuhan masyarakat hanya 1050 bidang. Sehingga sisanya dialihkan ke Kabupaten lain di Sultra,” ungkap pria asal Kabupaten Muna tersebut.

Dengan fakta itu, Kepala BPN Wakatobi meminta kepala desa dan Lurah di Wakatobi untuk pro aktif melakukan pendataan tanah di wilayahnya. Untuk selanjutnya dilaporkan ke BPN Wakatobi.

“Kita berharap kepala desa dan Lurah bisa pro aktif lakukan pendataan tanah milik warga di wilayahnya, jangan hanya menunggu. Karena bicara kuota tergantung kebutuhan,” ujarnya. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This