Optimalkan Pelayanan, DPM-PTSP Baubau Gelar Survei IKM

image_pdfimage_print

Peliput: Zaman Adha

BAUBAU, BP – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Baubau kembali melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei ini menyasar sebanyak 150 responden/para pelaku usaha di Kota Baubau.

Survei IKM dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepada masyarakat sesuai dengan program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. Survei ini dilakukan secara acak didelapan kecamatan di Kota Baubau.

Kepala DPM-PTSP Kota Baubau melalui Kabid Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Layanan, Mutmainnah SH mengatakan, survei ini dilaksanakan berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 38 ayat 1, KEPMENPAN No KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan IKM unit pelayanan instansi pemerintah.
“Hal ini kembali dipertegas dengan surat edaran MENPAN-RB No 4/M.PAN-RB/03/2012 tentang pelaksanaan IKM pada seluruh unit pelayanan publik,” katanya saat ditemui, Senin (08/10).

Dijelaskan, beberapa tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pengedaran kuisioner dan wawancara langsung kepada masyarakat yang pernah mengurus permohonan seperti IMB, SITU, SIUP, TDP, dan lain-lain. Sehingga sasaran peningkatan kinerja unit pelayanan dapat tercapai.

“Selain itu, kami ingin agar penataan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan lebih baik, agar berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna,” tandasnya.
Dalam pelayanan publik kata Mutmainnah, pihaknya mengakui masih terdapat beberapa kekurangan. Dengan adanya survei IKM ini, hal tersebut dapat diminimalisir.

“Memang masih ada sorotan, keluhan maupun kritikan dari masyarakat terkait pelayanan, antara lain tentang sistem dan prosedur pelayanan yang panjang dan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang tidak pasti,” akunya.

Survei IKM ini akan menjadi kegiatan rutin dan berkala setiap tahunnya. Hasil survei setiap unsur pelayanan yang telah diperoleh akan segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap hasil survei ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Unit Pelayanan Pemerintah khususnya pada unsur-unsur pelayanan yang masih kurang, karena hal tersebut merupakan tantangan untuk menjadi DPM-PTSP terbaik di tahun mendatang,” harapnya.

Untuk diketahui, terdapat 14 unsur minimal dalam pengukuran IKM atas kinerja unit pelayanan instansi pemerintah yakni, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. (**)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This