Pemda dan DPRD Busel Bahas Sembilan Raperda

image_pdfimage_print

 

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Buton Selatan menggelar sidang paripurna guna membahas sembilan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Gedung Lamaindo, Selasa
(9/10)

Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Busel Pomili Womal
didapingi Wakil Ketua II DPRD Busel Aliadi, dari pihak Pemda dipimpin
oleh Asisten III Setkab Busel,La Asari serta dihadiri sejumlah anggota
DPRD dan kepala SKPD serta pejabat eselon III.

Kesembilan Raperda Busel yang dibahas dalam sidang paripurna DPRD
Busel tersebut yakni pajak hiburan, retribusi pelayanan kesehatan,
retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD, retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, retribusi parkir, retribusi pelabuhan,
retribusi ujikendaraan, retribusi tempat pelelangan dan retribusi
tempat rekreasi dan olahraga.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Busel, Muh Al Ikhsan mengatakan
dengan dibahasnya yang kemudian melahirkan Perda yang dapat diterapkan
di Buton Selatan. Itu merupakan upaya Pemkab Busel guna meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Diharapkan dapat menutupi kebutuhan pengeluaran daerah sehingga
mengurangi sifat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat.
Disisi lain juga untuk penetapan tarif pajak,” ucapnya

Dikatakannya, sembilan Raperda tersebut usai dibahas dan ditetapkan
yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat Busel. “Setelah sudah
ditetapkan dan kemdian disosialisasikan kepada masyarakat Busel,
dimasa depan, dengan meningkatnya PAD sejalan dengan laju percepatan
pembangunan,” tukasnya

Asisten III Setkab Busel, La Asari mengatakan, kesembilan Raperda
tersebut merupakan langkah strategis Pemda Busel dalam mendorong laju
percepatan ekonomi masyarakat

Kesembilan Raperda yang telah diserahkan akan di bahas secara maraton
antara Pemkab dan DPRD yang dijadwalkan sejak 9 hingga 12 Oktober 2018

“Didalam pembahasan yang alot tentu akan ada sejumlah masukan dan
catatan serta saran yang nantinya untuk menambah referensi
kesempurnaan Raperda sebelum ke Pemprov Sultra untuk dievaluasi,”
ucapnya

Alasan penerbitan Raperda itu, langkah strategis guna mendorong laju
pembangunan, pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Karena
pajak dan retribusi arahnya ditujukan guna peningkatan mutu pelayanan
dan fasilitas kepada masyarakat umum.

“Penetapan tarif pajak dan retribusi juga adalah kewenangan diskresi
pemerintah daerah, tentu sesuai dengan kondisi daerah serta kemampuan
masyarakatnya, bahkan dalam penyusunan mekanisme kebijakan pemungutan
pajak dan retribusi bersifat akomodatif sehingga dapat efektif didalam
penerapatan ditengah-tengah masyarakat kita,” tukasnya (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This