DPRD Muna Didesak Honorer K2 Agar Diperjuangakan di Kemenpan

image_pdfimage_print

Peliput: Iman Supa

RAHA, BP – Puluhan honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam forum pergerakan K2 Kabupaten Muna mendesak DPRD untuk memperjuangkan nasib mereka di kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), Selasa(30/10).

Puluhan honorer K2 yang menyuarakan aspirasinya itu mengeluhkan adanya batas usia untuk mendaftar CPNS. Pasalnya para honorer K2 telah mangabdikan diri puluhan tahun di intansi pemerintahan di Kabupaten Muna.

Koordinator Forum Pergerakan K2 Kabupaten Muna Mega Wati, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan khusus dan strategi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Perpu) terkait undangan-undangan ASN nomor 5 tahun 2014, juga ditolak terkait P3K. Selain DPRD, tenaga honorer meminta kepada Pemerintah Kabupaten Muna untuk memberikan dukungan moril terhadap perjuang tenaga honorer.

“Kami telah mengabdikan diri untuk negara yang kita cintai sudah puluhan tahun sehingga kami meminta hak kami sebagai honorer untuk dipenuhi,” ucapnya

Melalui kesempatan itu, pihaknya juga meminta pemerintah pusat dalam hal ini presiden RI untuk mengeluarkan regulasi landasan hukum bagi penerimaan Honorer K2 secara keseluruhan tanpa dibatasi usia.

“Mestinya tidak ada batasan usia, kami bekerja lebih dari pegawai yang memiliki Nip, rupanya pemerintahan pusat tidak ada pengakatan K2,” kesalnya.

Ketua komisi I, Awal Jaya Bolombo saat menerima para demonstran mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi di Menpan Rb dan BKN Regional Makasar dan pihak terkait sedang mecari solusi terbaik.

“Kami sudah konsultasi di Mempan RB dan BKN regional Makasar. Mereka sudah bosan melihat wajah kami di Mempan sana, alasanya mereka berdasarkan acuan UU ASN alasanya batasan usai, Mempan saat ini mencari solusinya,” katanya.

Ia menambahkan, setelah pembahasan APBD-P, dalam waktu dekat pihak akan kembali menemui DPR RI, yang membidangi Haonrer K2.

“Setelah pembahasan APBD-P Saya akan menyampaikan sesuai tuntutan teman K2. Sebab demo tidak hanya di Muna, tetapi seluruh indonesia. Sementara Pengakatan P3K tapi belum ada regulasinya, besar kemungkinan ada kebijakan pusat,” tambahnya.(*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This