DLH Rekomendasikan Dinas PTSP Bekukan Tambang “Nakal” di Buton

image_pdfimage_print

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton merekomendasikan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) untuk membekukan sejumlah perusahan tambang “Nakal” yang beroperasi di Kabupaten Buton. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan,

“Kita sudah merekomendasikan PTSP Untuk mencabut izinnya, sesuai UUD 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP 27 tentang perizinan lingkungan,” kata Kabid Penataan dan Ketaatan P2LH Dinas Lingkungan Hidup, Wahid Ode Stp MKes kepada sejumlah awak media, Rabu (31/10)

Disebutkan, sebanyak 37 tambang yang aktif beroperasi di wilayah kabupaten Buton. Namun ada beberapa perusahan yang tidak melakukan kewajibannya, tidak melaporkan kegiatannya dalam enam bulan atau setiap semester. Sehingga pihak perusahan diduga melanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk dokumen lingkungan.

“Hanya 30 persen yang taat dan sisanya 70 persen tidak taat, mereka bisa kena sanksi,” ujarnya.

Pihaknya telah melakukan teguran kepada perusahaan tambang terkait. Namun belum diindahkan hingga saat ini.

“Sesunggunya rapornya kami sudah anggap merah,” katanya.

Sementara itu, pelaporan kegiatan dari tambang ke DLH sangat penting untuk mengetahui apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan dokumen atau tidak. Sehingga dampak lingkungan yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir.

“Kewajiban Mereka membuat laporan, kemudian kita klarifikasi laporan ini betul nda mereka lakukan, itu selalu kami lakukan khusunya dibidang saya,” jelasnya.

Menurutnya, pengelolaan lingkungan bila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pihaknya dalam hal ini sangat khawatir dengan tambang-tambang di Kabupaten Buton.

“Sudah jelas akan mengarah pada dampak lingkungan, dan ada beberapa indikasi, misalnya air bakunya tidak tercemar menjadi tercemar,” tandasnya

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) belum dapat dimintai keterangan. Saat hendak dimintai konfirmasi, pihakya tidak berada di kantor. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This