DPRD Baubau Tetapkan Pencabutan Enam Perda

image_pdfimage_print
Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse SPd dan Ketua DPRD Kota Baubau saat menandatangani persetujuan bersama terkait Raperda atas enam Perda yang dicabut

Peliput : Prasetio M Editor: Hasrin Ilmi

BAUBAU, BP– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pencabutan penggunaan enam buah perda selasa (06/11) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Baubau. Pencabutan enam buah perda tersebut karena peruntukannya sudah diambil alih propinsi dan bertentangan dengan undang-Undang yang lebih tinggi.

Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Baubau H Kamil Ady Karim Sp yang disaksikan Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse diawali dengan pandangan lima fraksi DPRD Kota Baubau. Dalam pandangannya dibacakan masing-masing juru bicara fraksi menyetujui raperda tersebut menjadi perda.

Selanjutnya, Sekertaris Dewan (Sekwan) Wa Radja dihadapan sidang paripurna membacakan hasil putusan dewan nomor 20 tahun 2018 tentang penetapan dan menyetujui raperda tentang pencabutan enam perda yakni, Perda nomor 6 tahun 2011 tentang pajak air tanah,
Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan
, Perda nomor 5 tahun 2013 tentang izin di bidang ketenaga listrikan, Perda nomor 18 tahun 2012 tentang retribusi pergantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil,
Perda nomor 6 tahun 2012 tentang izin gangguan, dan
Perda nomor 34 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan.

“Keputusan penetapan persetujuan tersebut akan disampaikan kepada Wali Kota Baubau untuk diketahui dan ditindak lanjuti, dan keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan,”kata Wa Radja saat mebacakan hasil putusan dewan.

Pada kesemptan tersebut Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse SPd mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja DPRD Kota Baubau atas perhatian terhadap Raperda tentang pencabutan enam Perda dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Perda Kota Baubau.

“Ini menunjukan komitmen dan semangat yang besar dari seluruh angota DPRD untuk masyarakat dan Kota Baubau,”katanya.

Dikatakan, latar belakang dicabutnya Perda Kota Bau nomor 6 tahun 2011 tentang pajak air tanah,
Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan
, Perda nomor 5 tahun 2013 tentang izin dibidang ketenaga listrikan disebabkan oleh berlakunya UU nomor 23 tahun 2018, dimana sejumlah kewenangan Pemerintah Kota Baubau dialihkan menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara pencabutan tiga perda lainnya dikarenakan bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

” Terkait tentang rencana pencabutan,
Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang izin gangguan, Peraturan Daerah nomor 34 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan, dan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2012 tentang retribusi pergantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Monianse.

Lahirnya UU nomor 23 tahun 2018 menggantikan UU nomor 32 tahun 2004 menimbulkan harapan baru untuk menata kembali untuk kekuasaan dipemerintahan agar tidak terjadinya distorsi kewenangan, namun disisi lain menimbulkan juga reduksi kekuasaan bagi daerah khuusnya dibidang kehutanan, kelautan dan pertambangan yang sebelumnya menjadi kewenangan Kota Baubau.

“Namun saya sangat yakin bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memayungi tatib Dewan Perwakilan Kota Baubau dapat melakukan rapat koordinasi dengan pihak vertikal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Untuk diketahui, lima fraksi DPRD Kota Baubau menyampaikan pandangannya Fraksi tersebut yakni Fraksi PAN Sejahtera yang disampaikan oleh La Ode Ary Priadi Anas, Fraksi Perjuangan Bulan Bintang melalui Rosni SE MH, Fraksi Demokrasi Pembangunan Indonesia melalui Hj Huzulia SSos, Fraksi Hanura melalui Fajar Ishak Daeng Jaya SE, dan Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa melalui Ahadiyat Zamani ST, menetapkan dan menyetujui Raperda tentang pencabutan enam Perda. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This