Penyusunan APBD 2019, Busel Gunakan Sistem e-Planing

image_pdfimage_print

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP-Buton Selatan telah menerapkan penyusunan APBD 2019
menggunakan sistem berbasis e-Planing.

Kepala Badan Perencana Pembangunan (Bappeda) Busel, LM Sufi Hisanuddin
mengatakan penerapan e-planing dalam penyusunan APBD tahun 2019
berangkat dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik agar lebih
transparan. Kemudian adanya evaluasi dari KPK dan BPK supaya Busel
didalam perencanaan pembangunannya lebih terstruktur.

“e-Planing, sudah berjalan mulai saat ini, dalam rangka itu memang ada
beberapa hal yang perlu diperbaiki, kita perlu sinkronkan semua supaya
perencanaan itu terstruktur tidak seperti tahun-tahun sebelumnya masih
menggunakan cara manual,” ucap Sufi Hisanuddin saat ditemui di
ruangannya belum lama ini

Lanjutnya, dengan menggunakan sistem berbasis aplikasi elektronik yang
diterapkan disetiap OPD dalam menginput datanya, memang terjadi sok
kultul, karena masih terbiasa dengan sistem manual

“Pada intinya harus kita jalankan, sejauh ini semua OPD sudah
melakukan penginputan didalam e-planing dan sekarang sudah masuk dalam
penganggaran. Setelah ini fix kemudian masuk dalam RKA, untuk APBD
2019 kita sudah e-planing,” jelasnya
Sebelumnya, Bappeda mencoba melakukan kerjasama dengan lembaga BPK dan
KPK, hanya saja sistemnya masih dalam proses perbaikan dan belum siap,
karena ada beberapa menu yang perlu dilengkapi.

“Kemudian kita melakukan pendekatan aplikasi apa yang kira-kira bisa
diterapkan dengan daerah, maka kita bekerjasama dengan kota Baubau,
didalam e-planing itu ada beberapa menu, misalnya Pokok-pokok pikiran
(Pokir), Musrembang dan lain-lain itu sudah lalui, yang kita bisa
lakukan ini baru Renja, untuk penyusunan di 2019 dan sudah dilakukan,”
ucapnya

Sebenarnya sistem berbasis e-planing ini sistemnya sama saja dengan
manual, hanya dengan menggunakan aplikasi ini prosesnya lebih ketat.
Artinya semua usulan yang masuk, Bappeda sudah mengunci sistem itu,
mulai kegiatannya, programnya harus sudah ada dalam RPJM
“Kegiatan ada didalam lampiran RKPD yang dasarnya Renja OPD , artinya
ketika teman-teman OPD menginput , kalau itu tidak ada sistem, maka
sistem akan menolak, misalnya kegiatan monitoring dan evaluasi
(moniv), ketika satu OPD melakukan moniv,sementara didalam lampiran
RKPDnya tidak ada, itu akan ditolak oleh sistem melalui tim verivikasi
dari Bappeda,” jelasnya

Begitu pula pagu yang sudah sistematis, ketika sudah melewati itu pagu
yang ditentukan maka sistem akan menolak, namun diperbolehkan terjadi
pergeseran-pergeseran penggunaan anggaran tetapi melalui mekanisme Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Misalnya ada kegiatan sudah yang
berjalan kemudian ada yang ditemukan atau harus dipenuhi maka itu akan
dimusyawarahkan dalam setiap tim di TAPD, supaya dilihat prioritasnya

” Jadi disistem akan ditambahkan terlebih dahulu kemudian OPD
dipanggil kemudian melakukan penginputan. Proses ini memang
tersistimatis tidak seperti dulu, tetapi intinya program kegiatan yang
kita jaga dulu,”
Ditambahakan, aplikasi e-planing ini sudah tersebar disetiap OPD
bahkan di setiap pemerintah kecamatan yang sudah terkoneksi semua,
tinggal dilakukan verifikasi dari Bappeda
“Saat ini verifikasi program dan kegiatan sudah selesai, nah sekarang
berlanjut dalam verifikasi tahap II soal pagu anggaran karena dana
tranfer pusat sudah keluar,” tukasnyua (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This