Mutasi Jabatan, Kinerja DLH Buton Tidak Maksimal

image_pdfimage_print

 Tujuh Jabatan Kepala Seksi Kosong

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP– Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Edy Sunarno, menilai pemutasian jabatan teknis di Kabupaten Buton pada tahun 2018 oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Buton tidak maksimal. Pasalnya dalam pemutasian tersebut berdampak pada turunnya kualitas pelayanan di organisasi yang dipimpinnya.

Dijelaskan, kinerja PNS tidak membawa dampak positif bagi pelayanan SKPD. Beberapa kegiatan yang menjadi gawean DLH Kabupaten Buton tidak berjalan maksimal.

“Khususnya pada penggelolaan sampah, dan penggelolaan lingkungan hidup. Dengan mutasi ini sudah pasti mengurangi kualitas kinerja organisasi,” jelasnya saat ditemui, Selasa (5/12).

Terdapat beberapa pejabat teknis yang kosong di DLH yakni Seksi penggelolaan sampah, Seksi limbah B3, Seksi peningkatan kapasitas, Seksi kerusakan lingkungan, seksi pemeliharaan lingkungan, Kasubag Tata Usaha (TU) dan kepala UPTD Laboratorium lingkungan.

“Kekosongan pejabat pada sejumlah jabatan yang dianggap teknis. Ada tujuh jabatan tidak memiliki pejabat sebagai kepala seksi,” jelasnya.

Bahkan, ada salah satu bidang sama sekali tidak memiliki kepala seksi yakni seksi penggelolaan sampah, seksi limbah B3, seksi peningkatan kapasitas. Padahal, bidang ini sehari-hari mengurusi persampahan di wilayah ibu kota Kabupaten Buton

Lebih ironisnya lagi, selain tidak memiliki kepala seksi ternyata beberapa jabatan ini juga tidak memiliki staf. Sehingga, dengan kondisi tersebut kepala bidang harus bekerja sendiri mengurusi pelayanan.

“Saat ini DLH buton hanya memiliki empat kepala seksi dari tiga kepala bidang yang ada. Seharusnya dari tiga kepala bidang tersebut memiliki sembilan kepala seksi,
kan tidak mungkin suatu SKPD hanya ada kepala dinas, kepala bidang maupun PTT saja,” ujarnya dengan nada datar.

Pihaknya berharap, sebelum melakukan mutasi jabatan, BPPKD terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, mestinya tidak semua permohonan pegawai untuk pindah bisa dikabulkan dan BKPPD harusnya melihat terlebih dahulu sejauh mana kemampuan organisasi atau kebutuhan pegawai.

“Kok justru ini dikeluarkan tanpa ada penggantinya dan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu ke kami. Harusnya kita diberitahu supaya tidak terkesan ada kelemahan organisasi,” katanya.

Pihaknya akan melapor kepada Bupati Buton melalui Sekertaris Daerah (Sekda) agar kekosongan jabatan yang dianggap teknis tidak dibiarkan begitu saja.

“Karena jika hal tersebut dibiarkan maka akan menurunkan kualitas pelayanan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” tandasnya. (*)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This