Gubernur Instruksikan Bupati/Walikota Anggarkan BPJS Ketenagakerjaan

image_pdfimage_print

Editor: Zaman Adha

KENDARI, BP – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menginstruksikan kepada segenap bupati/walikota se Sultra untuk memperhatikan jaminan kesehatan untuk pegawai non PNS (honorer) maupun aparat desa. Dalam hal ini daerah perlu memporsikan sebagian APBD 2019 untuk JKN BPJS Ketenagakerjaan.

Dikutip dari Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau LM Idrus Taufik Saidi, Ali Mazi mengungkapkan, aparatur non PNS lingkup daerah harus mendapatkan jaminan kesehatan ketenagakerjaan dari pemerintah setempat. Ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap keselamatan tenaga kerja.

“Saya instruksikan kepada bupati dan walikota agar segera melaksanakan ini, karena ini arahan dari menteri, agar pimpinan daerah serta seluruh gubernur melaksanakan perbaikan program pemerintah tahun 2019,” ujar Ali Mazi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan antara Provinsi Kabupaten/Kota se-Sultra semester II tahun 2018 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman BPJS Ketenagakerjaan dan Bupati/Wali Kota se-Sultra di Kendari, Kamis (14/12).

Selain itu, Ali Mazi juga menjelaskan mengenai penyerahan DIPA tahun 2019 oleh Presiden RI kepada Gubernur Sultra pada 11 Desember 2018 lalu di Istana Negara. Dimaksudkan agar kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2019 segera direalisasikan, termasuk menyangkut aturan presiden No 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sementara itu menurut, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku Sudirman Simamora, tenaga kerja yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 188.088 orang dari sebanyak 1,07 juta orang pekerja.

“Ini masih sangat kecil,” ujarnya.

Jika dipersentasekan baru sekitar 17 persen yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan. Artinya masih ada 83 persen yang belum memiliki perlindungan dari risiko kerja.

Dalam kegiatan itu hadir pula Ketua DPRD Sultra, Kapolda Sultra, Danren 143/Haluoleo, Kejari Sultra, Kepala BNN Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kepala Basarnas Sultra, Kakanwil Ditken Perbendaharaan, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sultra, dan para wakil bupati/wakil walikota se-Sultra. (**)

X

Pin It on Pinterest

X
Share This