Lakukan Sertifikasi Fasilitator Bappeda Kota Baubau Gandeng BNSP Pusat

Laporan: Hasrin Ilmi
BAUBAU,BP– Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau aktif mengawal proses pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat Kota. Untuk itu, keberadaan fasilitator yang profesional di tengah masyarakat sangat penting, sehingga Bappeda sebagai leading sektor menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Pusat melakukan sertifikasi profesi fasilitator.

Kepala Bappeda Kota Baubau H Abdul Rahim SE MSi melalui kepala bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bappeda Dr Dahrul Dahlan mengatakan, sertifikasi fasilitator yang dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Baubau terhadap pemberdayaan masyarakat yang telah diinisiasi sejak tahun 2017 oleh Walikota Baubau Bapak Dr H AS Tamrin MH, melalui program Gerakan Bersama Masyarakat Pembangunan Kelurahan Tangguh (Gempar Tangguh).

“Jadi untuk peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan masyarakat khususnya mengawal program Gempar Tangguh,”kata Dahrul baru-baru ini.

Dikatakan, kebutuhan akan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu terus meningkat jumlahnya dan menjadi hal penting bagi daerah dalam membantu pemerintah untuk memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat. Apalagi, alokasi anggaran kelurahan untuk tahun 2019 meningkat jumlahnya.

“Tahun 2019 program difokuskan pada sarana dan prasarana pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana memerlukan pendampaingan dari fasilitator yang profesional dan kompeten,”ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, pengembangan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya. Untuk itu, keberadaan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mutlak diperlukan.

“Hasilnya akan memberikan implikasi kepada masyarakat, institusi pengguna dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat,”

Untuk masyarakat sertifikasi akan menjamin terselenggaranya layanan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas. Sedangkan bagi institusi pengguna, sertifikasi akan menjamin bahwa tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dipekerjakan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan biaya yang telah dikeluarkan.

“Bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, sertifikasi ini merupakan pengakuan terhadap profesinya. Pengakuan ini akan diikuti oleh adanya penghargaan (gaji, upah, dan insentif lain) yang memadai, sesuai dengan standar gaji atau remunerasi yang berlaku bagi seorang tenaga professional dan tingkat pengalaman yang dimiliki,”tutupnya. (***)

Pin It on Pinterest