Bupati Buton Terkesan Memaksakan Pelantikan Kepala Desa

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Pelantikan para kepala desa khususnya di wilayah Kabupaten Buton terkesan dipaksakan oleh pemrintah Kabupaten Buton, Pasalnya Surat Keputusan (SK) Bupati Buton ditangguhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Kamis 27 Desember 2018.

“Mestinya belum ada pelantikan, karena SK Bupati Buton telah ditanggukan oleh majelis hakim, tidak bisa, pelantikan dilakukan bila sudah ada putusan ingkra di PTUN, Menunggu hasil ingkrahnya,” Jelas Gusman SH selaku kuasa hukum para kepala desa yang menggunggat di PTUN ketika ditemui Baubau Post disalah satu tempat di kecamatan Pasarwajo, Jumat (28/12)

Bupati Buton Drs la Bakry Msi mestinya patuh terhadap hukum karena Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan yang kami rasa sudah menangkan. Kata dia, Pelantikan para kepala desa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Buton akan menimbulkan perkara hukum yang baru.

“Kurang lebih satu bulan itu baru ada putusan ingkra dari majelis hakim. Alhamdulilah kami menang dipengadilan kemarin dari hasil sidang lanjutan perkara dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTUN.KDI, Sifatnya ini adalah wajib dilaksanakan oleh tergugat, dan harusnya dia (La Bakry-Red) tunduk terhadap penetapan ini yang dilakukan oleh majelis hakim, karena sudah ada putusan penetapan penundaan dari pelaksanaan Pilkades serentak,” katanya

Atas dasar itu, pihaknya menilai pelantikan para kepala desa di sejumlah wilayah Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Lasalimu oleh Bupati Buton Drs La Bakry adalah cacat hukum karena Pemerintah Kabupaten Buton terlalu
tergesa-gesa untuk melantik kepala desa terpilih.

“Pelantikan para kepala desa terpilih yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada tahun 2018 mestihnya dilakukan setelah memiliki kekuatan mengikat atau sudah ada putusan ingkra dari majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kami sebagai kuasa hukum penggugat semakin yakin bahwa SK yang dikeluarkan Bupati Buton terkait Pilkades serentak tahun 2018 adalah syarat akan cacat hukum,” tegasnya

Kendati demikian, Pihaknya mengharapkan kepada Bupati Buton untuk bersabar dan menunggu sampai dengan adanya putusan ingkra di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kota Kendari

“Kita harapkan Pak Bakry menunggu sampai dengan adanya putusan ingkra dari PTUN, dan pastinya dia sangat memahami soal hukum administrasi,” tandasnya

Untuk diketahui, Pemilihan kepala Desa (Pilkades) Serentak pada tahun 2018 di ikuti sebanyak 55 Desa dan sekitar 32 Desa di Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Lasalimu sudah dilakukan pelantikan oleh Bupati Buton Drs La Bakry Msi dan Kepala Desa yang melakukan gugutan di PTUN Kendari yakni Kepala Desa (Kades) Bahari, Kades Wolowa, Kades Sukamaju,Kades Kondowa, Kades matawia dan Kades Kancinaa. (*)

Pin It on Pinterest