Pemkot Tegaskan Pergantian Sekwan Baubau Sesuai Koridor

Peliput: Zaman Adha

BAUBAU, BP – Pergeseran jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan), membuat Wakil Ketua DPRD La Bara kecewa. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menegaskan, jika rotasi jabatan yang dilakukan belum lama ini sudah sesuai koridor dan ketentuan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baubau Asmaun, mengatakan dalam pergantian Sekwan, Pemkot Baubau telah melakukan koordinasi sebelumnya. Pemkot sendiri telah mengacu pada aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Pengangkatan, pemberhentian, mutasi maupun rotasi pegawai, kami merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana kami sifatnya hanya koordinasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Walikota Baubau, Selasa (19/03).

Berbeda halnya jika merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka usulan pergantian itu dapat ditolak. Namun Asmaun kembali menegaskan, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka rotasi dapat dilaksanakan.

“Tapi kan kita bukan berdasarkan itu (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, red), kita berdasarkan UU kepegawaian,” ujarnya.

Pergantian Sekwan lanjut dia, merupakan kewenangan penuh Walikota Baubau, Sekwan dalam hal ini merupakan bawahan Walikota. Bahkan Pemkot Baubau juga telah melayangkan surat tertulis mengenai pergantian Sekwan.

“Pemkot tidak perlu rapat dengan dewan, karena itu kewenangan pimpinan daerah dalam hal ini Walikota. Hanya ketika ada rencana rotasi, maka perlu ada koordinasi, karena koordinasi juga sudah dilakukan, jadi mutasi sudah bisa jalan,” paparnya.

Selain itu kata Asmaun, masa jabatan yang diemban oleh Wa Radja sebagai Sekwan Baubau sudah lebih dari lima tahun, sehingga sudah dapat dilakukan pergantian. Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekwan Baubau, pihaknya akan menunjuk salah seorang pelaksana tugas.

Sementara itu, Wakil Walikota La Ode Ahmad Monianse menanggapi biasa adanya protes mengenai pergantian Sekwan. Senada dengan BKPSDM, menurutnya Pemkot telah melakukan pergantian sesuai acuan yang berlaku.

“Saya kira wajar saja karena selera orang masing-masing beda. Tapi saya kira pak Walikota sudah melaksanakan hal itu berdasarkan koridor. Karena usulan tentang perubahan itu sudah disampaikan,” ujarnya.

Masih terkait pergantian Sekwan, Pemkot telah mengonsultasikan mutasi jabatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Secara administrasi, Pemkot Baubau juga telah bersurat ke dewan.

“Pada prinsipnya sudah ada rekomendasi dari KASN, karena sudah dikonsultasikan, kalau tidak ada maka tidak bisa dilakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD La Bara menyoroti pergantian Sekwan. Pihaknya merasa, Pemkot Baubau melangkahi etika yang telah diatur dalam Tata Tertib (Tatib) Dewan yang mengikat, yakni pada Bab 16 tentang pendukung DPRD bagian kesatu.

“Khususnya pasal 190 ayat (4) yang jelas dijabarkan pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh keputusan walikota, atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi,” ungkapnya ditemui belum lama ini. (**)

Pin It on Pinterest