– Rapat Paripurna Dewan Koreksi Dan Beri Saran Pemkot Baubau

Peliput : Asmaddin

BAUBAU, BP- Dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa (14/05), dewan menyerahkan 32 Surat Keputusan (SK) kepada Pemkot Baubau untuk dipertanggungjawabkan. Dalam SK yang telah dirampungkan tersebut terdapat koreksi dan saran dari dewan.

“Saya terima dan akan tindaklanjuti,” kata Walikota Baubau Dr HAS Tamrin MH.

SK yang diserahkan tersebut telah tertuang di dalam SK DPRD Kota Baubau Nomor 5 tahun 2019 tanggal 14 Mei tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota tahun 2018. Semua keputusan itu berdasarkan pertimbangan pada rapat paripurna pada Rabu (07/05) lalu. Kemudian dibahas secara internal oleh panitia khusus DPRD. Hasil pembahasan internal yang dilakukan menyisahkan 32 catatan strategis DPRD kepada Pemerintah berupa saran masukan dan koreksi terhadap Pemkot Baubau.

“Dokumen tersebut memuat tentang kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan dareah, dan penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas pembantuan serta SKS yang telah dicapai selama tahun 2018,” ujarnya.

Lanjutnya, laporan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 tersebut telah menjelaskan mengenai perkembagan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dalam bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan Kota Baubau selama tahun 2018.

“Berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah, pemerintah kota tetap berkomitmen utuk melaksanakan pegelolaan keuangan daerah secara tertib taat pada peraturan perundang-udangan, efektif, efisien serta memperhatikan asas peradilan kepatutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tambahnya.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi anggaran disusun untuk dapat menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.

Selain itu, berkaitan dengan desentralisasi, Kota Baubau telah melaksanakan 21 urusan wajib, 6 urusan pilihan, dan 6 urusan pemerintahan di tahun 2018.

“Fungsi penunjang selajutnya semua urusan wajib dan pilihan tersebut diarahkan dan dilaksanakan guna pencapaian visi misi pembangunan,” sebutnya.

Visi Kota Baubau yang maju sejahera dan berbudaya telah dikeluarkan dalam peraturan Walikota Baubau nomor 29 tahun 2018 tentang perubahan rencana kerja pemerintah darah yang memuat prioritas-prioritas pembangunan pada tahun 2018 sebagai penjabaran misi pembangunan tahun 2013-2018. (#)

Pin It on Pinterest