Arhawi: PAD Wakatobi “Dikuras” Pemprov

Peliput: Asmaddin

BAUBAU, BP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi menyebut retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya banyak “dikuras” oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Demikian diungkapkan Bupati Wakatobi Arhawi kepada segenap awak media belum lama ini. “Ada potensi PAD yang sangat besar, yang hari ini oleh pemda tinggal menjadi penonton,” ungkap saat diwawancarai di Kantor Walikota Baubau.

Dengan lahirnya UU Nomor 23, kata dia, pengawasan terhadap sektor perikanan, izinnya dikeluarkan oleh pemprov. Sehingga bisa saja, hasil ikan di wilayahnya diambil dan tidak masuk di kas daerah dan dipungut retribusinya.

“Kewenangan masalah pengawasan di sektor perikanan, ini izinnya sudah dikeluarkan oleh pemprov, sehingga bisa saja hasilnya ikan kita ini, diambil lalu kemudian tidak masuk di daerah dan dipungut retribusinya,” terangnya.

Bisa jadi, duga Arhawi, penangkapan ikan di Kalimantan, langsung dibawa ke Jawa atau Makassar, tidak singgah di Sultra sebagai pemegang otoritas terhadap UU nomor 23 tersebut. Sehingga hal itu banyak merugikan daerah.

“Sehingga ini juga banyak merugikan daerah kita, kita sudah sampaikan ke pihak KPK, dan mereka akan tindak lanjuti itu, sehingga kedepan ada solusi kira-kira hal yang penting untuk bisa kita maksimalkan,” tutupnya. (*)

Pin It on Pinterest