Realisasi Anggaran Minim, Ali Mazi Tegur OPD Lalai

KENDARI, BP – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi SH, tidak puas dengan realisasi pencapaian yang di hasilkan dalam kurun waktu masa kepemimpinannya. Itu terlihat saat dirinya memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan tahun 2019 di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (07/11).

Rapat yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda Pemprov Sultra dan Pimpinan Eksekutif dan Legislatif di 17 Kabupaten Kota se-Sultra ini, melakukan pemaparan realisasi anggaran yang tengah tercapai hingga semester I.

Dipimpin oleh Ali Mazi, Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh, BPKAD Dra Hj Isma MSi, serta Kepala Perbendaharaan Negara Prov Sultra yang diwakili oleh Kabid Perbendaharaan Sultra Bayu. Orang nomor satu di Sultra itu mengungkapkan realisasi tersebut masih jauh dari capaian yang diharapkan.
“Ya mungkin begini, jadi untuk serapan anggaran ada berupa fisik maupun non fisik. Untuk non fisik pastinya cepat tinggal belanja saja dan untuk fisik bisa segera diselesaikan. Untuk tahun lalu hanya berkisar 16 persen masih sangat jauh dan makanya kita lakukan peneguran terhadap OPD yang belum lakukan kinerja yang baik. Ada sebanyak delapan OPD dan semua ada konsekuensinya kan dan akan dilakukan pemanggilan khusus mengenai serapan anggarannya, kalau tidak bisa menjalankan tugas-tugas, nah kita akan tegur sesuai dengan kelalaiannya,” kata Ali Mazi saat di temui awak media.

Meski begitu, Ia berharap agar hal ini bisa diperbaiki dan ditingkatkan lagi untuk kepentingan daerah dan kabupaten lainnya.
Terkait hal itu, Kabid Perbendaharaan Sultra, Bayu sangat mengapresiasi Visi dan misi yang tengah dilakukan oleh gubernur Ali Mazi, khususnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sultra.

“ Memang ada beberapa hal seperti infrastruktur, yah beliau tadi punya visi yang besar membangun rumah sakit, itu sangat penting sekali untuk membangun sumber daya manusia, yah itu sesuai dengan program pemerintah, sekarang kan memang program pemerintah saat ini guna membangun sumber daya manusia,” jelas Bayu.

Oleh BPKAD Isma menyatakan, bahwa saat ini realisasi anggaran untuk tahun 2019 masih jauh dari harapan.
“Realisasi penyerapan berdasarkan SP2D dibandingkan tahun sebelumnya, untuk realisasi Juni 2019 adalah sebesar 27,12 persen, dan Juni Tahun 2018 adalah sebesar 43,25p persen, sedangkan realisasi sampai dengan 8 juli 2019 adalah sebesar 34,04 persen. Artinya untuk periode 2019 ini kita betul-betul jauh dari tahun lalu,” ujar Isma
.

Dalam paparannya Realisasi Penyerapan Anggara APBD Pemprov Sultra sampai dengan semester I tahun Anggaran 2019, berdasarkan SP2D Per 30 Juni 2019 sebesar 27,12 Persen, penyerapan tertinggi berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar 53,09 persen, Sekretariat DPRD sebesar 52,11 persen, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar 49,59 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebesar 48,61 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar 48,42 persen. Sementara untuk rendahnya penyerapan anggaran berada di Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang sebesar 6,29 persen, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar 8,42 persen, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 18,29 persen, Dinas Perhubungan sebesar 24,66 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 28,03 persen.

Peliput: Risnawati

Pin It on Pinterest