Terbukti Korupsi, Pemkot Baubau Pecat 10 PNS Aktif, Tiga Pensiunan Berkasnya Dalam Proses

  • Hambali: SK Pemecatan itu, Kami Sudah Laporkan ke KPK

BAUBAU, BP- Pemkot Baubau melalui SK Walikota Baubau rupanya sudah memberhentikan dengan tidak hormat alias memecat 10 PNS Kota Baubau karena terlibat kasus korupsi yang putusan pengadilannya sudah inkra. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Drs Asmaun mengungkapkan dari 10 PNS yang dipecat itu, tujuh diantaranya masih aktif sedangkan tiga orang sudah memasuki masa pensiun.

“Sejak bulan April SK Walikota Baubau itu sudah diterbitkan dan sudah sampai ke tangan masing-masing PNS yang diberhentikan tidak hormat. Bahkan masih ada tiga orang lagi yang masih diproses berkasnya oleh BKN karena mereka memang sudah keluar lebih dulu SK pensiunnya. Jadi kalau saya kategorikan sebenarnya ada tiga kelompok yaitu, kelompok tujuh orang yang masih aktif sebagai PNS, kelompok tiga orang yang sudah masuk pensiun langsung dipecat, dan terakhir kelompok ketiga orang yang berkasnya masih diproses karena SK pensiunnya sudah terlanjur keluar,” ucap Asmaun, Senin (15/07), ketika diwawancara di Rujab Walikota Baubau.

Asmaun menyebutkan tujuh PNS aktif yang dipecat yaitu dr Zamri Amin, Harun Daeru, Yasin Arafah, Hamisu, M Nasir Akbar, Yamin Cahyadi, dan Mbaria. Sedangkan tiga PNS yang belum keluar SK pensiunnya dan langsung dipecat yaitu Drs Amiruddin, La Ira, dan Masudin. “Sementara tiga PNS Baubau yang sudah keluar SK pensiunnya dan berkasnya masih diajukan di BKN untuk proses pemecatannya yaitu Arif Rais, Arsyad Hibali, dan Armin,” lanjut Asmaun.

Langkah yang diambil Pemkot Baubau dengan memecat PNS yang tersandung kasus korupsi, kata Asmaun, merupakan tindaklanjut dari surat kesepakatan bersama antara Menpan-RB, KPK dan Kemendagri yang sudah diberlakukan sejak tahun 2017. Kata Asmaun, mereka yang dipecat itu sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor Kendari dan telah menjalani hukumannya. Menurut Asmaun pemecatan itu tidak melihat berapa lama masa hukumannya.

“Sebagai konsekuensi dari pemecatan itu mantan PNS itu tidak akan menerima gaji pensiunnya. Untuk tiga orang yang masih diproses berkasnya karena sudah terlanjur keluar SK pensiunnya sudah kami usulkan sejak April tapi sampai sekarang belum keluar juga petunjuk barunya. Sementara PNS yang belum keluar SK pensiunnya berkas pensiunnya tidak kami ajukan lagi, mereka langsung dipecat,” tutupnya.

Kepala Inspektorat Kota Baubau Abdul Hambali mengatakan pemecatan 10 PNS Baubau yang tersandung kasus korupsi berikut tiga pensiunan PNS yang berkasnya masih diusulkan untuk dipecat sudah dilaporkan ke KPK RI. “Pihak KPK memberikan apresiasi positif,” tuturnya.

Menurut Hambali, bila kepala daerah tidak memecat PNSnya yang sudah diputus pengadilan tipikor maka akan mendapat sanksi dari Kemendagri. “Saat ini ada 20 kepala daerah yang belum ambil keputusan memecat PNS nya yang tersandung kasus korupsi diberi teguran lisan oleh mendagri,” ucapnya.

Peliput: Prasetio M

Pin It on Pinterest