Arusani Janji Delapan Tuntutan Aliansi Busel Beradat Segera Diberi Solusi

BATAUGA,BP- Plt Bupati Buton Selatan (Busel) H La Ode Arusani berjanji akan melakukan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) soal delapan tuntutan Aliansi Buton Selatan Beradat. Demikian dikatakannya dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Busel beberapa waktu lalu, pasca demonstrasi di Busel.

Rapat dengar pendapat (RDP) ini dipimpin langsung Ketua DPRD Busel La Usman, didampingi dua unsur pimpinan lainya dihadiri anggota DPRD La Hijira, La Ode Amal, Wa Ode Usnia, Badarudin, La Ode Sahrul. Hadir juga perwakilan massa Aliansi Busel Beradat diantaranya koordinator lapangan La Ode Masrizal Masud, La Ode Rizky, La Ode Aksar, Almaeda, dan lainya.

Dalam RDP antara DPRD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Busel dan Aliansi Buton Selatan Beradat berlangsung alot di aula Lamaindo dikawal oleh aparat kepolisian Polres Buton dan Satpol PP Busel.

DPRD Busel memediasi tuntutan aspirasi demonstran untuk dijawab dan diklarifiasi langsung Pemkab Busel.
Ada delapan tuntutan yakni persoalan yang mesti dievaluasi yakni, Dinas Perikanan dan Kelautan dalam memberikan bantuan perahu nelayan dinilai gagal di Kecamatan Siompu.

Dugaan kuat salah satu ASN mantan pengguna Narkoba dilantik oleh Bupati menduduki jabatan strategis di Pemkab Busel.
Proyek pembangunan pasar di Kecamatan Sampolawa dengan anggaran fantastis namun tidak dapat beroperasi.

Penambangan liar galian C (pasir) di Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Batauga yang tidak memiliki izin.

Janji bupati tahun 2018 yang akan realisasikan lokasi penambangan pasir di Kecamatan Siompu yang akan dijadikan salah satu tempat wisata di tahun 2019.

Penyusunan RT/RW yang memakan anggaran sampai hari ini belum terealisasikan. Bencana kapal tengker yang memuat minyak kelapa sawit diduga mencemari lingkungan di Selat Masiri, Kecamatan Batauga yang hari ini ganti rugi dari perusahaan belum ada kejelasan sama sekali. Dugaan kajian Amdal semua bangunan belum jelas.

Dari delapan poin detail persoalan itu massa menuntut Pemkab dan DPRD Busel segera bertangggungjawab. Aliansi Busel Beradat menghimbau untuk kembali ke cita-cita perjuangan pemekaran ke arah yang lebih baik yaitu cita-cita kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi masyarakat adil, sejahtra dan beradat.

Dari delapan tuntutan itu sudah mendapatkan jawaban dari instansi OPD teknis. Sejumlah anggota DPRD juga memberikkan sanggahan dan pertanyaan harapan terkait delapan tuntutan massa untuk segera dievaluasi instansi teknis sehingga tidak lagi menjadi keluhan. Dari jawaban Pemkab semua persoalan itu sifatnya masih dalam tahapan proses.

DPRD dan Aliansi Busel beradat bersepakat akan mengawal proses penyelesaian polemik itu.

Namun demikian secara teknis, dari delapan tuntutan itu sejumlah OPD mengaku sudah menjalankan proses sesuai prosedur dan mencari solusi terbaik.

Plt Bupati Busel H La Ode Arusani dalam sesi diskusi berjanji akan mengevaluasi sejumlah tuntutan tersebut sehingga ada solusi konkrit. Soal aspirasi mantan napi eks Narkoba menjabat kepala bidang dalam waktu dekat pihaknya akan mencopotnya. Pasalnya, bertentangan dengan etika. Terkait polemik bantuan kapal perikanan dan kelautan yang dinilai gagal. Ia juga berjanji akan mengevaluasi persoalan itu. Arusani menginstruksikan DKP untuk mengecek kondisi lapangan.

Ia juga menjelaskan, terkait tuntutan pasar yang belum difungsikan pihaknya akan segera mencari solusi sehingga pasar tersebut dimanfaatkan secepatnya. Begitupun terkait tambang galian c, Pemkab akan membentuk satgas untuk menyikapi persoalan itu.

“Tidak habis minggu ini semua persoalan akan dicarikan solusi,” janjinya dalam forum RDP itu.

Korlap Aliansi Busel Beradat La Ode Masrizal Masud berjanji akan mengawal hingga tuntas evaluasi sejumlah tuntutan yang disuarakanya. Ia juga berjanji tak berhenti mengawal jalanya pemerintahan Kabupaten Busel. Usai rapat itu Plt Bupati Busel H La Ode Arusani menyalami dan berpelukan dengan sejumlah massa Aliansi Buton Selatan.

Peliput : Amirul

Pin It on Pinterest