Pemprov Sultra Teken MoU dengan BPH Migas dan Pertamina

KENDARI, BP – Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi SH menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dan Perjanjian Kerjasma (PKS) antara Pemprov Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, BPH Migas, dan PT Pertamina, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (13/08).

Hal ini merupakan salah satu wacana guna mengoptimalkan Pendapatan Negara dan Daerah dari BPH Migas dan Pertamina. MoU antara Pemprov Sultra dengan PT Pertamina mengenai rekonsiliasi data penjualan dan penggunaan BBM di Provinsi Sultra.

Selain itu Penandatanganan Perjanjian Kerjasama juga dilakukan, oleh Kepala BPH Migas Dr Ir M Fanshurullah Asa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas BPH Migas. Pihaknya akan melakukan pertukaran data penyaluran BBM oleh Badan Usaha Berniaga dan data tentang Konsumen Jenis BBM, dan juga kerjasama PKS, oleh Badan Pendapatan Daerah Sultra.

Penandatanganan ini merupakan rangkaian kegiatan KPK terkait rencana aksi pencegahan korupsi untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina. Jika dikelola dengan tertib maka dipastikan akan memberi kontribusi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.

Dalam sambutannya Pimpinan KPK, Alexander Marwata mengatakan, untuk penertiban dan pengawasan pendapatan daerah dari PPH Migas dan PT Pertamina akan difasilitasi oleh KPK.

Lebih lanjut Korsupgah KPK menyebutkan bahwa MOU dan PKS tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama terhadap distribusi dan penyaluran migas sehingga meminimalisir distribusi migas illegal di lapangan.

“Kegiatan ini juga merupakan monev was renaksi Tim Korsupgah KPK yang telah diagendakan, termasuk akan melakukam monev terkait progres capaian penertiban aset,” katanya.

Terkait hal ini Gubernur Ali Mazi mengatakan, Korsupgah KPK fokus pada pengawasan pencegahan korupsi dengan membuat bersama sejumlah rencana aksi pencegahan korupsi yang dimonitoring, dievaluasi dan diawasi secara rutin dan berkala. Pengawasan termasuk salah satu area perubahan reformasi birokrasi dari delapan area perubahan dalam desain percepatan reformasi birokrasi dari KemenPAN-RB.

“Tentu Korsupgah KPK ini patut kita beri apresiasi yang tinggi. Memasuki tahun kedua pemerintahan Ali Mazi – Lukman Abunawas akan intens mengawal tatakelola pemerintahan di Sultra, mulai dari penguatan APIP, penertiban aset, penguatan tatakelola pemerintahan berbasis digital, transaksi non tunai nol rupiah, standarisasi layanan PTSP, pokja mandiri pengadaan barang dan jasa, standarisasi LPSE termasuk juga membantu kita mendorong optimalisasi pendapatan daerah,” paparnya.

Plt Kepala Dinas Kominfo Sultra Syaifullah menambahkan salah satu penekanan Korsupgah KPK adalah memperkuat tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemprov Sultra. Dengan sistem itu memaksa pengelolaan pemerintahan yang tertib, layanan publik yang cepat dan berkualitas sesuai dengan Perpres No 95/2018 tentang SPBE.

“KPK dalam rencana aksi pencegahan korupsi adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina yang jika dikelola dengan tertib maka dipastikan akan memberi kontribusi yang lebih baik dalam optimalisasi pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Peliput: Risnawati

Pin It on Pinterest