Cegah Stunting, Pemkab Buton akan Libatkan Sejumlah OPD

PASARWAJO, BP – Pemerintah Kabupaten Pemkab (Buton), akan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pencegahan dan penanganan kasus stunting.

Sejumlah OPD yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bappeda hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, diundang Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara untuk mengikuti Bimtek Teknis (Bimtek) Penyusunan Kebijakan Daerah tentang komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan pencegahan stunting.

Dengan adanya hal tersebut, Pemkab akan melibatkan sejumlah OPD terkait, dimana masing-masing OPD akan bergerak sesuai tupoksinya, salah satunya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian akan menggencarkan kampanye pencegahan stunting.

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum, akan menangani pembangunan infrastruktur kesehatan seperti jamban keluarga. Dinas Pendidikan menangi PAUD, Dinas Sosial berhubungan dengan bantuan pangan non tunai, sedangkan Bappeda menangani perencanaan dan regulasi pencegahan stunting.

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, Alimuddin Matu melalui rilisnya, Kamis (31/10) mengungkapkan, pihaknya akan mengakampanyekan pencegahan stunting dengan menggunakan strategis komunikasi berupa komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan pencegahan stunting.

“Kominfo akan menggunakan pamlet, spanduk, media masa dan media social serta alat komunikasi lainnya, untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang stunting. Kalau untuk pemahaman, penyebab dan pencegahannya itu akan di kerjakan Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Lanjutnya, pihaknya juga akan bekerja sama dengan media yang selama ini menjadi mitra kerja Kominfo Buton untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan pencegahan sunting. “Tentu saja tetap berkoordinasi dengan pihak Dinkes dan dinas terkait lainnya. Masalah teknis di lapangan akan ditangani oleh orang-orang kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Buton La Ode Ricky Rezki Aditya mengatakan, regulasi pencegahan stunting sudah dibuat oleh Pemkab Buton, berupa surat edaran Bupati Buton. “Stunting ini masalah serius. Setelah surat edaran, Kita akan buatkan lagi Peraturan Bupati Buton. Konsepnya sudah ada,” ungkapnya.

Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton H Djufri D mengungkapkan, pihaknya sangat menyanbut baik dengan kalaborasi OPD untuk mencegah stunting. Dengan begitu, Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan OPD terkait.

Orang kebanyakan beranggapan bahwa stunting itu adalah orang pendek, padahal Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun.

“Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi (-2SD) anak seusianya,” tutupnya. (*)

Peliput: Hengki TA

Pin It on Pinterest