Hariasi dan La Maulana Diperiksa Jaksa

  • Diduga Menyuap Mantan Komisioner KPU Buton

BAUBAU, BP – Kasus gratifikasi mantan komisoner KPU Buton yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau tersu bergulir. Sejumlah saksi sudah dipanggil Jaksa termasuk Ketua DPRD Buton Hariasi dan La Maulana yang juga salah satu anggota DPRD Buton periode 2019-2024.

Kasi Pidsus Kejari Baubau, La Ode Rubiani SH MH kepada Baubau Post kemarin mengatakan, kasus suap gratifikasi mantan komisioner KPU Buton, pihaknya sudah melakukan penggilan saksi-saksi.

Dikatakan, dalam anggota tim salah satu pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Buton periode 2011-2016 yang memberikan hadiah sebagai imbalan jasa atas pemulusan langkah menjadi calon kepada komisioner KPU Buton periode 2011 lalu itu.

“Hariasi dan La Maulana termasuk saksi yang sudah diperiksa,”katanya.

Lebih lanjut dikatakan, dugaan gratifikasi yang menjerat para politisi asal Buton itu terkuak karena prosesnya ada pemberi dan penerima, dimana dimata hukum, pemberi dan penerima patut dijerat hukum jika terbukti melawan hukum dalam proses pemeriksaannya.

Sementara itu, Kasi Intel kejari Baubau, Ruslan SH MH mengakui jika kasus Kasus gratifikasi mantan komisoner KPU Buton Sumarno saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Namun demikian, pihaknya saat ini masih menuntaskan pemeriksaan dengan melakukan panggilan kepada saksi saksi.

“Kasusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan (lid) ketahap penyidikan (Dik),”kata Ruslan.

Informasi yang diperoleh Baubau Post, sejumlah saksi sudah dimintai keterangannya dalam kasus ini diantaranya Hariasi (Ketua DPRD Buton), La Maulana (Anggota DPRD Buton), H La Uku mantan Calon Bupati Buton periode 2011-2016, Sumarno Komisioner KPU Buton yang sudah menjalani hukuman dan beberapa saksi lain yang terkait.

Untuk diketahui, terkait kasus gratifikasi ini mantan komisioner KPU Buton Sumarno sudah dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum. Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Baubau Pasal 11 juncto Pasal 12 B Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sehingga divonis penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari No 06/Pid. Tipikor/2013/PN tanggal 15 Juli 2013.

Laporan: Hasrin Ilmi

Pin It on Pinterest