KPK Gelar Publik Hearing Rencana Revisi Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

  • Agus Rahardjo: Undang-Undang yang Lebih Memungkinkan Untuk Pemimpin yang Berintegritas

KENDARI, BP – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Rapat Publik Hearing atas rencana revisi Undang-Undang No 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Ruang Aula Rapat Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis,(07/11).

Rapat kali ini dipimpin langsung Ketua KPK Republik Indonesia (RI) Agus Rahardjo di dampingi Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Wakil Ketua II Muh.Endang SA,serta Para Anggota DPRD Sultra.

Ketua KPK RI Agus Rahardjo mengatakan, kedepan undang-undang yang akan direvisi lebih memberikan banyak kesempatan kepada individu yang memiliki kompetensi lebih untuk maju di setiap Pemilihan, baik Pemilihan Wakil Rakyat maupun Kepala Daerah nantinya.

“ Saya juga mengharapkan ada keseimbangan kekuasaan, kewenangan yang lebih baik antara DPR dan DPD .Jadi mudah-mudahan kalau calon Individu itu lebih terbuka peluangnya, jadi mudah-mudahan orang yang potensial menjadi pemimpin publik itu bisa kita dorong menjadi pemimpin yang sesungguhnya,” ungkap Agus Rahardjo kepada awak media usai kegiatan.

Dalam rapat tersebut Agus Rahardjo mengungkapkan,a jika saat ini pelaksanaan demokrasi belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Di Era Orde Baru tahun 1998 tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat 17, meski indonesia telah melakukan pembenahan yang signifikan, namun hal ini masih terlihat lambat, dan masih harus mendapatkan perhatian lebih utamanya terkait Korupsi.

“ Rengking korupsi Indonesia tingkat dunia mendapat rangking ke 89 dan mempunyai nilai 38. Yang paling tinggi kasus korupsi penyuapan sebesar 65 persen,dan pengadaan barang jasa 21 persen,” ungkap Agus pula.

Sementara itu Ketua DPRD Abdurrahman Saleh dalam sambutannya mengungkapkan meski telah ditetapkannya Revisi Undang-undang no 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, namun undang-undang tersebut kembali masih akan direvisi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait wacana revisi undang undang kali ini Abdurahman saleh berharap agar kedepannya anggota DPRD Sultra bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, utamanya yang telah menjabat saat ini.

“ Kita harus tanamkan kepada anggota DPRD kalau cuti, ya sesuaikan cuti jangan ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain, dan kami minta kepada bapak ketua KPK untuk memberikan arahan dan masukan kepada kami, supaya kami bisa menindak lanjuti, agar dapat mencegah atau mengurangi tindakan korupsi didaerah Sultra,” ungkap Abdurrahman Saleh.

Dalam rapat ini turut hadir mewakili unsur forkopimda Mayor Inf. Sundoyo Pasi Bakti Rem 143/HO, Ketua KPU se-Sultra, para ketua BawasLu se-Sultra, sejumlah OPD Sultra, serta ratusan tamu undangan lainnya.

Peliput: Risnawati

Pin It on Pinterest