Redam Polemik Soal Ahli Waris, AS Tamrin Sebut Ali Mazi Keturunan Sultan Himayatuddin

BAUBAU, BP – Sultan Himayatuddin atau yang juga dikenal sebagai La Karambau kini telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Namun polemik kembali muncul soal penetapan ahli waris.

Sebelumnya beberapa pada momen Hari Pahlawan 10 November, Ali Mazi ditetapkan sebagai ahli waris untuk menerima penghargaan penetapan Sultan Hiamayatuddin sebagai pahlawan nasional di Jakarta. Anugerah tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Ali Mazi selaku ahli waris didampingi Walikota Baubau AS Tamrin.

Untuk meredam, terjadinya polemik soal penetapan ahli waris Sultan Himayatuddin, AS Tamrin menegaskan jika Ali Mazi yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan keturunan La Karambau atau Sultan Himayatuddin. Sehingga Ali Mazi memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris.

“Jadi ini ahli waris secara pribadi La Karambau, bukan trah seperti Sultan Hamengkubowono, karena kita berbeda. Jadi ahli waris yang dimaksud sebagai titisan darah dari beliau, sehingga pak Ali Mazi memenuhi syarat. Dia bertanda tangan sebagai ahli waris dan gubernur, tapi secara persyaratan sudah terpenuhi,” jelasnya saat ditemui di Rumah Jabatannya, Minggu (01/12).

Sehingga dengan penetapan Sultan Himayatuddin sebagai pahlawan nasional ini kata AS Tamrin, seharusnya menjadi kebanggaan bagi orang Buton. Sehingga dia meminta kepada seluruh ahli waris untuk tidak lagi mempolemikkan hal ini, karena yang terpenting usulan Sultan Himayatuddin sebagai pahlawan nasional sudah terwujud dalam Keppres RI No. 120/TK/Tahun 2019 dan sesuai dengan Pasal 26 UU No 20 Tahun 2019.

“Harapannya semua ahli waris bersyukur, bahwa sudah ada pahlawan nasional dari Buton, mestinya kita semua, apakah itu anak cucu, atau yang lainnya. Kita tidak bermaksud meminggirkan siapa-siapa, kita juga jangan berpolemik, justru dengan ini adalah kesyukuran yang harus kita kedepankan,” harapnya.

Rasa syukur ini akan diwujudkan pula dalam sebuah acara ritual. Hal ini pula telah disampaikan kepada Gubernur Sultra Ali Mazi. “Apakah itu kande-kandea, nanti akan dirapatkan dulu hal ini, mungkin sebelum berakhir tahun,” katanya.

Hal senada diungkap Ketua Tim Pengkaji Peneliti Pahlawan Daerah, Dr Tasrifin Tahara. Menurutnya soal ahli waris tidak serta merta ditetapkan begitu saja, namun melalui riset yang cukup panjang. Pihaknya dalam hal ini dipercaya oleh Pemkot Baubau untul mengkaji dan meneliti soal kepahlawanan Sultan Himayatuddin.

“Nah tentang ahli waris, kami melakukan riset yang panjang menghubungi informan yang merupakan tokoh masyarakat, sampai pada tokoh yang tahu betul. Jadi tidak bisa kita klaim ini milik siapa, karena masing-masing orang punya pegangan.

Kemudian lanjutnya, ingatan yang ada pada informan, dicocokkan dengan naskah yang dipegang oleh Mulku Zahari. Sehingga menjadi nyambung antara pengetahuan informan dan naskah yang ada.

Sehingga ahli waris yang dimaksud bukan berdasarkan trah kesultanan, namun berdasarkan hubungan silsilah keturunan pribadi. Dalam hal ini Ali Mazi memenuhi syarat setelah dilakukan kajian dan juga penelitian. Pihaknya menelusuri ahli waris dari turunan pribadi Sultan Himayatuddin dan dinyatakan Ali Mazi merupakan generasi ke sembilan.

“Jadi kalau ada yang mengatakan, turunan ini hanya berdasarkan kesultanan, tidak seperti itu, karena kita beda sistemnya dengan di jawa. Kita adalah pemilihan, sehingga boleh jadi dalam trah Sultan Himayatuddin itu orangnya tidak menjabat lagi sebagai sultan, maka dalam silsilah dalam istana tidak tercantum lagi,” papar akademisi Universitas Hasanuddin ini.

Selanjutnya menganai makam Sultan Himayatuddin, AS Tamrin maupun Tasrifin Tahara juga sepakat menetapkannya di kawasan Benteng Keraton. Meski ada juga makamnya di Siontapina Kabupaten Buton, namun setelah dilakukan kajian, maka ditetapkan di kawasan keraton buton.

“Mengenai makam, kenapa kami langsung menetapkan di Keraton, pertama ada data arkeologis, kemudian ada narasi sejarah yang menyebutkan setelah wafat di siontapina dibawa ke keraton. Dan kenapa harus dipilih, karena dari Kementerian Sosial, kami didesak harus pilih salah satu, karena setelah ditetapkan makam itu akan dipelihara negara,” jelas Tasrifin.

Sedikit berbeda, menurut AS Tamrin, setelah Sultan Hiamayatuddin meninggalkan singgasana kesultanan untuk bergerilya di daerah Siontapina, beberapa tahun kemudian kembali menjabat sultan ke 23. Sehingga dia menegaskan, Sultan Himayatuddin setelah wafat, tidak dibawa kembali ke Siontapina.

“Jadi jangan berpolemik lagi soal makam itu, setelah itu dia kembali menjabat sebagai sultan, pemikiran kita apakah setelah itu dia kembali lagi ke sana, atau setelah dia meninggal di sni jenzahnya dibawa ke Siotapina?? Kita lebih baik menentukan secara rasional di keraton, agar beres. Karena kalau tidak menentukan satu, tidak jadi juga,” pungkasnya.

Peliput: Zaman Adha

Pin It on Pinterest